Penggantian Nadzir Wakaf Yayasan atas Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Tanah Wakaf Pendidikan oleh Ahli Waris Wakif

Dijawab oleh: Teguh Ariyadi, S.Sos., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaannya Perlu diketahui bahwa penggantian nazhir telah diatur secara khusus dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah. Nazhir dapat diganti karena beberapa hal sebagaimana diatur dalam dalam Bab III Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa nazhir dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. mengundurkan diri; d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan; e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum; g. diberhentikan oleh BWI. Berdasarkan aturan tersebut, jika nazhir yang bersangkutan melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan pembangunan sekolah itu untuk kepentingan pribadi dengan cara meminta bantuan dana kepada perseorangan, maka dapat dianggap melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Karena pelanggara tersebut maka nazhir yang bersangkutan dapat diberhentikan dan digantikan oleh nazhir lain. Menjawab pertanyaan Saudara tentang pelaporan penggantian nazhir, Saudara dapat melaporkannya kepada Badan Wakaf Indonesia yang ada di wilayah Saudara. Setelah mendapat keputusan penggantian dari Badan Wakaf Indonesia, Saudara kemudian meminta pengesahan dari Kantor Urusan Agama setempat. Prosedur pelaporan penggantian ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia yang menyatakan: ”(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI. (3) Dalam hal terjadi penggantian Nazhir, BWI menerbitkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir. (4) Berdasarkan surat keputusan BWI tentang penggantian Nazhir, Nazhir wajib mengurus surat pengesahan Nazhir baru di KUA setempat.” Adapun persyaratan penggantian nazhir, diatur dalam Bab IV Persyaratan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: “(1) Persyaratan umum penggantian Nazhir: a. surat pengantar permohonan penggantian Nazhir dari KUA setempat yang ditujukan kepada BWI; b. surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian Nazhir kepada BWI dengan menyebutkan alasan penggantian Nazhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan: 1) meninggal dunia dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang; 2) berhalangan tetap dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup; 3) mengundurkan diri dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup; 4) tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya bermaterai cukup; 5) dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melampirkan salinan putusan pengadilan. 6) bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang; c. hasil keputusan rapat penggantian Nazhir dengan menyebutkan struktur Nazhir paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar peserta rapat; d. daftar riwayat hidup calon Nazhir; e. foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) calon Nazhir; f. foto kopi AIW dan Surat Pengesahan Nazhir yang dilegalisir KUA setempat; g. foto kopi sertifikat tanah wakaf (jika sudah bersertifikat).” Secara khusus, ayat (2) huruf a mengatur tentang penggantian nazhir yang merupakan nazhir perorangan, yaitu: “1) memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, yaitu: warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; 2) salah seorang Nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada; 3) memiliki program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.” Demikian penjelasan kami terkait penggantian nazhir. Semoga penjelasan kami dapat membantu Saudara memecahkan masalah hukum yang dihadapi. Disclaimer : Ini adalah pendapat hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan/penetapan pengadilan. Dasar Hukum: Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.