Legalitas Pembelian dan Penguasaan Tanah yang Diklaim Tidak Berpemilik serta Dasar Hukumnya

Dijawab oleh: Setiyo Budi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Yth Habib Sebelum menjawab pertanyaan saudara saya ingin menanyakan terkait pembelian tanah tersebut, yang pertama mengenai penambahan tanah 1 meter yang jelas ada pemiliknya, hanya kita tidak tahu sebenarnya milik siapa karena memang sedikit, dan tidak masalah klw memang saudara beli dari orang yang menawarkan kepada saudara, namun perlu diketahui bahwa tanah tersebut semoga milik saudara dengan dasar tanah yang saudara miliki sekarang, serta PBB yang sudah berjalan 3 tahun serta tidak ada komplin atas kepemilikanya. Setelah kami membaca pertanyaan Anda, memang terdapat penambahan ukuran 1 meter luas dan harga tanah serta bangunan telah disepakati, dengan luas sebenarnya yang diterima, setelah proses penandatanganan akta jual beli (AJB) dilakukan. Akta jual beli yang sudah ditandatangani di hadapan notaris pada dasarnya sudah mengikat Anda, beserta harga dan luas tanah dan bangunan yang tertera dalam sertifikat akta jual beli tersebut. Apalagi pajak sudah berpindah atas nama saudara dan sudah dibayarkan selama 3 tahu, menurut ketentuan hukum pastinya tidak bermasalah, karena bukti2 hak yang kuat. Bahwa Jual beli hak atas tanah merupakan proses peralihan hak yang sudah ada sejak jaman dahulu, Jual beli ini didasarkan atas hukum adat, dan harus memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Terang dan Tunai Terang berarti jual beli tersebut dilakukan secara terang dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan yang dimaksud dengan tunai dan riil adalah dibayar secara tunai dan riil artinya jual beli dilakukan secara nyata artinya bahwa jika harga belum dibayar lunas maka belum dapat dilakukan proses jual beli. Mengingat begitu pentingnya suatu perjanjian agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari akibat kurang pahamnya seseorang dalam membuat suatu perjanjian berikut kami sampaikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat dalam pasal 1320 KUH Perdata disebutkan unsur-unsur yaitu: 1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengukatkan dirinya; 2. Cakap, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian 3. Suatu hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal  Demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita, DISCLAIMER: Jawaban Konsultasi Hukum Semata-Mata Hanya Sebagai Pendapat Hukum Dan Tidak Mengikat Sebagaimana Putusan Pengadilan. Dasar Hukum: Kitab Undang-undang Hukum Perdata Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.