Status Laporan KDRT Suami dan Upaya Hukum atas Perselingkuhan serta Penelantaran Bayi oleh Istri

DIjawab oleh: Iva Shofiya, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaannya, berikut kami jelaskan sebagai berikut : Pertama terkait KDRT Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta (lihat Pasal 44 ayat [1] UU KDRT). Dan khusus bagi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5 juta (lihat Pasal 44 ayat [4] UU KDRT). Kedua terkait mangkir atas panggilan polisi : Apabila seorang saksi atau tersangka dipanggil secara sah dalam rangka pemeriksaan di kepolisian, maka saksi atau tersangka tersebut wajib datang. Apabila melanggar, ada sanksi hukumnya. Panggilan sebagai saksi ini tidak dapat diwakilkan kepada kuasa hukum. Kuasa hukum sifatnya hanya melakukan pendampingan. Lebih jauh akan kami jelaskan dasar hukumnya sebagai berikut: Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Untuk melakukan pemeriksaan dalam tindak pidana, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap : a. tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana; b. saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa; c. pemanggilan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Agar panggilan yang dilakukan oleh setiap aparat penegak hukum dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang- undang. Dalam pemanggilan pada tingkat pemeriksaan di penyidikan diatur dalam pasal 112, 119 dan 227 KUHAP. Adapun bentuk dan cara pemangggilan, yaitu : a. Panggilan berbentuk “surat panggilan”, yang memuat antara lain : 1. alasan pemanggilan, dalam hal ini haruslah tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi, agar memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi orang yang dipanggil; 2. surat panggilan ditanda tangani pejabat penyidik (pasal 112 ayat 1) b. Pemanggilan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan layak, dengan jalan: 1. memperhatikan tenggang waktu antara tanggal hari diterimanya surat panggilan dengan hari tanggal orang yang dipanggil tersebut menghadap (pasal 112 ayat 1) 2. atau surat panggilan harus disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yan ditentukan dalam surat panggilan; (penjelasan pasal 152 ayat 2 dan pasal 227 ayat 1 KUHAP). Bila tenggang waktu tidak terpenuhi pasal 227 ayat 1 KUHAP maka panggilan tidak memenuhi syarat untuk dianggap sah. Sehingga orang yang dipanggil dapat memilih apakah akan tetap hadir memenuhi panggilan ataukah tidak akan hadir. Pasal 227 KUHAP berbunyi : (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau saksi ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir; (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya. Ketiga, terkait perselingkuhan Pasal Perzinaan diatur dalam KUHP, secara khusus adanya sanksi pidana bagi istri yang melakukan perzinaan. Pasal 284 KUHP (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah. 2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pidah meja atau ranjang karena alasan itu juga. (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. (5) Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap. Keempat, terkait pembuangan bayi hasil zina 1. Bayi Baru Lahir Dibuang dalam Keadaan Hidup Jika orang tua, dalam hal ini adalah ibunya membuang bayi yang baru ia lahirkan, maka ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 308 KUHP yang berbunyi: “Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.” Adapun ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam Pasal 305 KUHP (tentang menaruh anak di bawah umur tujuh tahun di suatu tempat agar dipungut orang lain dengan maksud terbebas dari pemeliharaan anak itu) adalah lima tahun enam bulan. Sedangkan ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam Pasal 306 ayat (1) KUHP (tentang melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak luka berat) adalah tujuh tahun enam bulan dan Pasal 306 ayat (2) KUHP (tentang melakukan perbuatan dalam Pasal 305 KUHP hingga menyebabkan si anak mati) adalah sembilan tahun. 2. Bayi Baru Lahir Dibuang dalam Keadaan Mati Jika memang bayi itu dibuang dengan maksud menyembunyikan kematian dan kelahirannya, maka ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 181 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Maka jika melihat berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, terkait permasalahan abang anda dapat kami simpulkan jawaban sebagai berikut: 1. apakah kasus abg saya bisa dianggap seselesai karena istrinya telah terbukti selingkuh ? terkait masalah ini terdapat hal yang berbeda, yaitu kasus KDRT, mangkir dari panggilan polisi serta perzinaan. Oleh karenanya kasus abang anda tidak serta merta selesai dengan terbuktinya perselingkuhan istrinya. Adalah putusan hakim lah yang menentukan. 2. apa yg harus abang saya lakukan dalam hal ini ? terkait panggilan polisi, perlu dipastikan panggilan kepada abang anda sebagai panggilan dalam rangka apa, apakah dimintai keterangan dalam penyelidikan (dalam hal ini panggilan hanya untuk dimintai keterangan). Apakah pangilan pemeriksaan dalam penyidikan (dalam hal ini apabila sebagai tersangka tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana ancaman 5 tahun atau lebih, dalam kasus KDRT ancaman hukumnya 5 tahun). Sebaiknya abang anda dapat memenuhi panggilan polisi terkait kasus KDRT sekaligus melaporkan perbuatan istrinya yaitu perzinaan karena perbuatan ini (perzinaan) yang diatur Pasal 284 ayat (2) KUHP termasuk dalam delik aduan. 3. apakah si ibu bisa dilaporkan karena telah membuang bayinya dan juga selingkuh ? tentu, karena hal ini adalah perbuatan pidana dan ada ancaman hukumannya. Selain itu berdasarkan pasal 284 termasuk delik aduan dan suami dapat mengadukan hal tersebut kepada polisi, Demikian semoga penjelasan diatas dapat mencerahkan. Dasar Hukum: - Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana - UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.