Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja Sakit dalam Masa Kontrak atau Training 3 Bulan

Dijawab oleh: Safril Nurhalimi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan sdr. JEFRI dari JAWA TENGAH terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara on line. Terkait dengan permasalahan/pertanyaan hukum yang anda tanyakan kepada kami, maka saya akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait berdasarkan informasi dan kronologis kejadian peristiwanya yang telah kami terima dari anda. Perjanjian kerja menurut Pasal 81 angka 12  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 56 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada 2 macam, yaitu: a. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”) yaitu perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. b. PKWT yaitu perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. masa percobaan hanya dapat diberlakukan bagi pekerja dengan PKWTT dan tidak dapat diberlakukan dalam PKWT. Apabila dalam PKWT diberlakukan ketentuan masa percobaan, maka ketentuan tersebut menjadi batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Masa training bisa dikatakan sebagai masa percobaan yang Anda jalani dalam perusahaan. Ketentuan tentang masa percobaan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :  “(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.” Berkaitan dengan PHK terhadap pekerja yang sakit, maka kita mengacu pada ketentuan Pasal 153 ayat 1 huruf a (UU Cipta Kerja No.11/2020) yang menyatakan bahwa:  Pengusaha/perusahaan dilarang melakukan  pemutusan hubungan kerja (PHK)  dengan alasan pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus.  Jika seorang pekerja di-PHK karena sakitnya, maka pemutusan hubungan kerjanya batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan. Peraturan terkait PHK pekerja yang sakit secara umum berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan dalam pasal 2 ayat (4) huruf (a)-nya menyatakan bahwa Pemutusan hubungan kerja dilarang apabila pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan terus menerus. Dalam Pasal 5 Kepmenaker No 150/Men/2000 sebagaimana dimaksud diatas, ditegaskan bahwa yang dimaksud "keadaan sakit terus menerus" meliputi : a. sakit menahun atau berkepanjangan sehingga tidak dapat menjalankan, pekerjaannya secara terus-menerus; b. setelah sakit lama kemudian masuk bekerja kembali tetapi tidak lebih dari 4 (empat) minggu kemudian sakit kembali. Penegasan larangan PHK bagi karyawan yang sakit sebagaimana diatur KEPMEN 150/MEN/2000 diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf (a) dan huruf (j) UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus dan atau pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Dalam masa sakit atau masa penyembuhannya tersebut, Pasal 93 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwa upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit adalah sebagai berikut : a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah; b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah; c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Perlu diketahui, yang dikatakan sakit karena hubungan kerja adalah saki atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja (Pasal 1 Kepres No. 22 Tahun 1993). Kepres No. 22 Tahun 1993 menegaskan ada 31 macam penyakit yang dapat dikategorikan sebagai penyakit yang timbul dalam hubungan kerja. Jadi dalam hal ini harus ada keterangan dokter perusahaan yang memang menyatakan bahwa penyakit yang diderita anda sebagai pekerja adalah penyakit akibat hubungan kerja. Hal ini sebagaimana ditegaskan Pasal 3 ayat (1) Kepres tersebut yang menyatakan Hak atas Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerja yang hubungan kerjanya telah berakhir diberikan, apabila menurut hasil diagnosis dokter yang merawat penyakit tersebut diakibatkan oleh pekerjaan selama tenaga kerja yang bersangkutan masih dalam hubungan kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Masa Percobaan, Dalam praktik, pada klausul masa percobaan di perjanjian kerja biasanya diatur tentang jika pekerja tidak memenuhi standar yang dibutuhkan perusahaan. Apabila masa percobaan selesai dan perusahaan tidak mau mempekerjakan pekerja tersebut lebih lanjut, perusahaan berhak mengakhiri PKWTT tersebut. Dalam perjanjian kerja juga biasanya diatur pemberitahuan yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu kepada para pihak yang ingin mengakhiri perjanjian.  Selain itu, pemutusan hubungan kerja dengan pekerja yang masih berada dalam masa percobaan juga tidak memerlukan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.  Namun, masa percobaan tesebut hanya boleh diberlakukan paling lama 3 (tiga) bulan dan hanya boleh diadakan untuk satu kali masa percobaan kerja. Masa percobaan kerja Anda yang selama 6 (enam) bulan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. pemberlakuan masa kerja selama 6 (enam) bulan tersebut tidak membatalkan perjanjian kerja. Yang batal hanyalah kelebihan waktu tersebut saja (kelebihan 3 bulan). Artinya, masa percobaan tetap sah tetapi harus dihitung 3 bulan.  Langkah-Langkah yang Dapat Anda Lakukan Jika terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka Adapun langkah yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak sependapat dengan perusahaan mengenai pemutusan hubungan kerja menurut Pasal 3 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial (“UU Nomor 2/2004”) adalah dengan terlebih dahulu menyelesaikannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Anda dengan perusahaan.  Apabila upaya tersebut gagal, salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada wilayah perusahaan Anda dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan telah dilakukan. Nantinya, Anda dan perusahaan akan ditawarkan upaya penyelesaian perselisihan. Untuk perselisihan pemutusan hubungan kerja, pilihan upaya penyelesaian perselisihannya adalah atau konsiliasi atau mediasi.   Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.  konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka Anda dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”). Lazimnya, sebagai bentuk pembinaan perusahaan kepada karyawan sebelum melakukan PHK adalah dengan menerbitkan Surat Peringatan terlebih dahulu.  Terkait hal ini, Pasal 161 UU Ketenagakerjaan mengatur:  Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut- turut.   Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih Dasar hukum:  Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Kluster Ketenagakerjaan).  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU Nomor 2/2004”)   Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer - Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. - Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.