Perhitungan Waktu Pembebasan Bersyarat Narapidana Hukuman 6,5 Tahun yang Masuk 1 November 2017

Dijawab oleh: Ardhi Yudha, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 82-101 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagai berikut : 1. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan anak pidana telah memenuhi syarat : a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat; dan d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan Narapidana. 2. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat : a. Telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana; dan b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana. Jadi setidaknya, saudara klien harus menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana (minimal 9 bulan). Perhitungannya adalah sebagai berikut : - 1 Tahun = 12 Bulan x 6,5 Tahun = 77 Bulan - 2/3 x 77 Bulan = 51,3 Bulan - 51,3 Bulan : 12 = 4,2 Tahun. Hal. 3 dari 5 Sudah menjalani hukuman pada 1 November 2017. Menurut perhitungan kami, diperkirakan saudara atau kakak klien mendapat pembebasan bersyarat di Bulan Januari Tahun 2021. Tetapi untuk lebih jelas dan lebih detail lagi, saudara atau kakak klien bisa menanyakan langsung ke Kasi Binadik tempat menjalani pidananya. Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat, terima kasih. Disclamer : Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih