Sengketa hutang piutang dengan perusahaan terkait pengakuan utang yang nilainya tidak sesuai

Terima kasih atas pertanyaan saudara Eui********* kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Hutang piutang adalah konsep yang dikenal luas dalam dunia keuangan dan bisnis. Namun, di balik konsep tersebut terdapat aspek hukum yang perlu dipahami dengan baik. Di sini kami akan menjelaskan dasar hukum hutang piutang serta memberikan gambaran mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan dalam situasi terkait hutang piutang. Dasar Hukum Hutang Piutang: Hutang piutang diatur oleh hukum perdata di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berikut adalah beberapa dasar hukum yang relevan terkait hutang piutang:

1. Pasal 1131 KUHPerdata: Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang telah menerima sesuatu harus mengembalikannya kepada orang yang telah memberikannya. Ini mengatur kewajiban utang dan hak piutang dalam hubungan perdata.
2. Pasal 1233 KUHPerdata: Pasal ini menyebutkan bahwa kreditor memiliki hak untuk menuntut pemenuhan hutang yang jatuh tempo dan dapat mengambil tindakan hukum untuk mengeksekusi haknya.
3. Pasal 1266 KUHPerdata: Pasal ini menyebutkan bahwa apabila debitur wanprestasi (tidak memenuhi kewajibannya), maka kreditor dapat menuntut ganti rugi atau menghentikan kewajiban yang belum dilaksanakan.

Upaya Hukum yang Perlu saudara lakukan, antara saudara dengan perusahaan tempat saudara bekerja, beberapa upaya hukum berikut dapat dilakukan:

1. Perhatikan perjanjian awal dari hutang piutang tersebut, adakah perjanjian tertulis yang menyebutkan jumlah hutang dan jadwal pembayaran. Perhatikan adakah bunga dari hutang tersebut. Bukti tertulis maupun saksi penting untuk mengetahui jumlah hutang mengingat tidak adanya kesepakatan terhadap hal ini dimana anda merasa jumlah hutang tidak sesuai. 
2. Penyelesaian Damai: Pihak-pihak terlibat dapat mencoba menyelesaikan sengketa hutang piutang secara damai melalui negosiasi atau mediasi. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghindari proses hukum yang panjang.
3. Surat Somasi : Perusahaan dapat memanggil atau bersurat kepada saudara untuk meminta pembayaran hutang dalam jangka waktu tertentu. Surat somasi berfungsi sebagai bukti bahwa saudara telah diberi tahu dan memberikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban secara sukarela sebelum mengambil tindakan hukum lebih lanjut.
4. Gugatan Perdata: Jika saudara gagal membayar hutang atau menolak untuk memenuhi kewajibannya, Perusahaan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Gugatan ini bertujuan untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat yang mewajibkan saudara untuk membayar hutangnya.

Hutang piutang memiliki dasar hukum dalam hukum perdata Indonesia. Untuk menyelesaikan sengketa hutang piutang, dapat dilakukan upaya hukum seperti penyelesaian damai, surat somasi, gugatan perdata, eksekusi jaminan, atau proses kepailitan. 

UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mengatur meterai sebagai pajak atas dokumen. Meterai bukan syarat sahnya perjanjian. Syarat sah perjanjian tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata.

Terkait adanya upaya untuk dibawa ke ranah hukum, perlu diketahui bahwa  tidak dapat dipidana atau dipenjara hanya karena ketidakmampuan membayar utang, hal ini diatur dalam Pasal 19 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 (HAM): Menyatakan secara tegas bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-piutang. Apabila dibawa ke ranah hukum maka hal ini adalah masalah perdata dimana yang anda akan hadapi adalah gugatan perdata. 

Penting untuk mencari bantuan hukum dari ahli atau pengacara yang berpengalaman untuk memastikan langkah-langkah hukum yang tepat diambil dalam setiap situasi hutang piutang. Perhatikan bahwa jawaban ini hanya memberikan gambaran umum dan tidak menggantikan nasihat hukum yang khusus. Jika saudara menghadapi situasi hukum terkait hutang piutang, disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara yang berkompeten untuk mendapatkan saran hukum yang tepat sesuai dengan keadaan Saudara.

Dasar Hukum :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No.10 tahun 2020 tentang Bea Meterai