Penagihan utang teman yang meminjam atas nama orang lain dan tidak membayar penggantian

Terima kasih atas pertanyaan saudara Rah****** kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Terima kasih kepada Saudari yang telah mempercayakan kepada kami dalam dalam menyikapi permasalahan hukum yang dihadapi. Semoga masukan dan saran yang kami berikan dapat bermanfaat

Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa hutang piutang dan perjanjian adalah perikatan yang diatur dalam hukum perdata. Dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1234 KUHPer yang mengatur bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Kemudian Pasal 1320 KUHPerdata mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. adanya kesepakatan;
2. kecakapan para pihak;
3. adanya suatu hal tertentu; dan
4. adanya suatu sebab yang halal.

Perjanjian pinjam meminjam sendiri diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Selanjutnya adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 

Berdasarkan aturan tersebut, perjanjian hutang piutang termasuk dalam perjanjian yang mengikat antara Saudari dan teman Saudari seperti undang-undang. Karena mengikat kedua belah pihak, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Saudari mempunyai hak meminta penggantian penuh atas uang yang telah dibayarkan kepada rentenir. Di sisi lain, teman Saudari berkewajiban mengganti uang yang telah Saudara berikan kepada rentenir.

Menjawab pertanyaan Saudari, bagaimana jika teman Saudari menolak membayar, upaya hukum pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan somasi karena teman Saudara telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya melewati waktu yang ditentukan sesuai yang diperjanjikan. Misalnya teman Saudara berjanji, saya bayar tanggal 10, tetapi tanggal tersebut lewat dan dia tidak membayar atau dia sudah berulang kali mengatakan bahwa saya akan bayar bulan depan tetapi terus-menerus tidak membayar. Keadaan tersebut dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa dia telah cidera janji/wanprestasi. Dasar hukumya adalah Pasal 1238 KUHPer, yang menyatakan bahwa seorang debitur dianggap lalai dengan surat perintah (somasi), akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri jika lewat waktu yang ditentukan. Berdasarkan pasal ini, Saudari dapat mengambil langkah hukum dengan mengirimkan surat peringatan kepada debitur karena telah melampaui batas waktu pembayaran yang telah ditentukan. 

Kedua, jika teman Saudari tidak mengindahkan somasi tersebut, maka Saudari dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan oleh debitur. 

Dasar hukumnya adalah Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)