Pembayaran Upah di Bawah UMK Surabaya dan THR Tidak Sesuai Ketentuan bagi Pekerja Tetap Sejak 2014

Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Sudaryadi, S.Ag., S.H., M.Si. Terima kasih telah berkonsultasi dengan kami UMK yang dimaksud penanya kami kira adalah UMK (Upah Minimal Kota), dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan pasal 89 dijelaskan bahwa upah minimum dalam hal ini termasuk UMK ditetapkan oleh Gubenur dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Selain itu pengupahan juga diatur oleh Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada pasal 46 dijelaskan sebagai berikut: 1. Gubernur dapat menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota; 2. Upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari upah minimum provinsi yang bersangkutan. Selanjutnya akan kami jelaskan pengertian dari gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 Tentang Pengelompokan Upah: a. Gaji Pokok yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan; b. Tunjangan Tetap yaitu pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu (penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Tunjangan kerja tersebut dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan isteri dan/atau tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan daerah tertentu. c. Tunjangan tidak tetap yaitu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap dan dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport dan/atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 94 dijelaskan bahwa komponen upah minimum hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan upah minimum. Besarnya gaji pokok sekurang-kurangnya harus sebesar 75% dari upah minimum. Dari penjelasan di atas apabila pengusaha tidak mau membayar sesuai dengan ketentuan menurut aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka pengusaha tersebut bisa dikatakan sebagai pelaku kejahatan dan dapat dituntut, dengan pendampingan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terdekat.