Terima kasih atas pertanyaan saudara ayu kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Kami memahami atas kasus yang Saudara tengah alami saat ini. Dalam perkara yang Saudara alami, inti masalah hukumnya adalah apakah tindakan memakai nama orang lain itu hanya untuk “menalangi pembayaran/cicilan” atau memang digunakan untuk memperoleh pinjaman dengan cara menipu. Karena itu, penyelesaiannya harus dilihat dari unsur pidana dan hubungan utang-piutang yang terjadi.

1.     Posisi Hukumnya

A. Utang Piutang pada Dasarnya Masuk Ranah Perdata

Jika hubungan Anda dengan rentenir memang:

·       ada pinjaman uang,

·       ada kewajiban mengembalikan,

·       Anda pernah mencicil,

·       dan tidak ada niat kabur sejak awal,

maka pada prinsipnya perkara tersebut adalah:

wanprestasi (ingkar janji), bukan otomatis penipuan.

Dasar hukum: Pasal 1238 KUHPerdata “Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

B. Polisi Akan Melihat Unsur Penipuan

Laporan rentenir biasanya menggunakan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berdasarkan Pasal 492 KUHP disebutkan bahwa : “Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

2.     Cara Mengatasi Saat Dilaporkan Polisi

A. Hadiri Panggilan Polisi

Jangan menghindar karena bisa memperburuk keadaan. Hak Anda menurut:
KUHAP antara lain:

·       didampingi pengacara,

·       memberikan keterangan,

·       menghadirkan bukti dan saksi.

Berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menjamin setiap orang yang disangka, ditangkap, atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum sejak awal pemeriksaan atau penangkapan.

B. Jelaskan Kronologi dengan Jujur

Sampaikan bahwa:

·       utang memang ada,

·       Anda tidak berniat membawa lari uang,

·       Anda masih memiliki itikad membayar,

·  penggunaan nama orang lain karena tekanan penagihan/tidak diberi tenggang waktu,

·       bukan untuk menipu mengambil uang baru.

Fokus utama pembelaan:

tidak ada niat jahat (mens rea) untuk menipu sejak awal.

C. Tunjukkan Bukti Itikad Baik

Kumpulkan:

·       bukti transfer/cicilan,

·       chat WhatsApp,

·       kuitansi,

·       saksi yang mengetahui pembayaran.

Karena bukti pembayaran menunjukkan:

hubungan para pihak memang utang-piutang nyata.

3.     Penyelesaian Hukum

Langkah terbaik:

-       kooperatif dengan polisi,

-       jangan menghilang,

-       siapkan bukti pembayaran,

-       tempuh mediasi/perdamaian,

-       minta pendampingan pengacara atau:

Posbankum OBH (Organisasi Bantuan Hukum) penerima bantuan hukum negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;

2.    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; dan

3.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.