Gugatan Ahli Waris atas Balik Nama Sepihak dan Penjualan Tanah Warisan Letter C tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain

Terima kasih atas pertanyaan saudara Fik**************** kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dijawab oleh Azhari, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Madya) dan Setiyo Budi, S.H., M.H.(Penyuluh Hukum Madya). Klien yang terhormat, terima kasih saudara telah mengajukan pertanyaan hukum kepada Pusat Pembudayaan dan bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI, Berdasarkan dari permasalahan yang saudara sampaikan, kami akan memberikan jawaban sebagai berikut : Pengertian dan Status Harta Warisan Harta warisan adalah seluruh aset yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia, termasuk harta bergerak dan tidak bergerak. Menurut Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), para ahli waris secara otomatis memperoleh hak milik atas semua barang, hak, dan piutang pewaris. Namun, sebelum dilakukan pembagian secara resmi, harta warisan dianggap sebagai milik bersama para ahli waris. Implikasi Hukum Penjualan Tanpa Persetujuan Penjualan harta warisan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini diatur dalam beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

Pasal 1471 KUHPerdata Pasal ini menyatakan bahwa: “Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.”

Artinya, jika seorang ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan karena objek jual beli bukan sepenuhnya milik penjual. Pasal 1365 KUHPerdata Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dengan demikian, ahli waris yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Putusan MA Terkait Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 82 K/PDT/2004, disebutkan bahwa perjanjian jual beli tanah warisan batal demi hukum karena boedel waris belum terbagi dan dilakukan tanpa izin serta persetujuan dari ahli waris lainnya. Hal ini memperkuat posisi hukum bagi ahli waris yang tidak memberikan persetujuan atas penjualan harta warisan.

Putusan MA RI No : 82 K/PDT/2004 tgl 22 Mei 2007 menyebutkan:

“ Perjanjian jual-beli tanah warisan batal demi hukum karena boedel waris belum terbagi, masih terdapat harta bersama orang tua yang mana masih hidup salah satu orang tua, dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai alas hak yang sah untuk melakukan perbuatan hukum melakukan perjanjian jual-beli, dilakukan tanpa izin dan persetujuan orang tua dan saudara kandung, belum ada pembagian dan pengalihan hak dan penyerahan hak secara sah dengan pembagian warisan, jual-beli tanah warisan juga melampaui hak.”

Kami menyarankan untuk Penyelesaian Sengketa Melalui

Jika saudara sebagai ahli waris merasa dirugikan akibat penjualan harta warisan tanpa persetujuan, berikut langkah-langkah yang dapat diambil:

1.      Mediasi Keluarga. Langkah awal yang dapat ditempuh adalah melakukan mediasi dengan pihak yang menjual harta warisan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai tanpa harus melalui proses hukum yang panjang.

2.      Gugatan Perdata. Jika mediasi tidak membuahkan hasil, Anda dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang. Gugatan ini dapat didasarkan pada: Pasal 1365 KUHPerdata tentang dan perbuatan melawan hukum. Pasal 1471 KUHPerdata mengenai jual beli atas barang milik orang lain. Demikan, semoga bermanfaat.

Disclamer               : Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan   pengadilan.

Dasar Hukum:  

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).