Langkah Hukum Penagihan Utang terhadap Pengurus Arisan yang Meminjam dan Menunggak Pembayaran

Dijawab oleh: Heny Andayani, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terima Kasih atas pertanyaannya.   Masalah hutang piutang merupakan ranah dari hukum perdata, dan tidak bisa dibawah ke pidana karena ketidakmampuan dalam membayar. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentan Hak Asasi Manusia berbunyi: “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasrakan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-piutang.” Jadi upaya yang dapat Anda lakukan untuk tetanga Anda yang tidak membayar hutangnya kepada Anda adalah mengajukan gugatan wanprestasi atau ingkar janji ke Pengadilan. Dasar hukumnya adalah Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannua, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” Jadi Anda dapat menuntut Uang Anda kembali, berserta biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengurus masalah hutang ini, ganti rugi dan bunga yang memang jika teman Anda menjanjikannya. Dasar hukumnya adalah pasal 1244 KUHPerdata yang berbunyi: “ Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannua perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.” Berdasarkan keterangan di atas, sebaiknya Anda membuat somasi terlebih dahulu kepada tetangga Anda tersebut, jika somasi yang Anda layangkan tidak mendapatkan respon baru Anda melakukan gugatan atas dasar wanprestasi. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Disclaimer: Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana dengan putusan pengadilan. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan memberikan penilaian *Sangat Baik* atas layanan konsultasi hukum gratis yang telah kami berikan dengan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih