Sengketa Pembagian Dua Bidang Tanah Warisan dan Ancaman Gugatan Pelelangan Rumah yang Dibangun Salah Satu Ahli Waris

Dijawab oleh: Heru Wahyono, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas kepercayaan saudara kepada kami, untuk menjawab apa yang saudara tanyakan. Kami perlu memahami uraian yang saudara tuliskan kepada kami. Dari uraian diatas, yang kami pahami adalah sebagai berikut: Pewaris (orang tua) meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan dua bidang tanah, 700 m2 dan 120 m2 Ahli Waris, ada 3 orang, 1 laki-laki (Heri), dan 2 orang kakak perempuan (sebutlah namanya A dan B) Sebidang tanah yang luasnya 700 m2, sudah dibangun diatasnya bangunan untuk tempat tinggal Heri. Begitu pembagian warisan dua kakak perempuan tidak terima kalo hanya di berikan bagian tanah yang 1200 m2 untuk di bagi dua. Sdr Heri minta masukan bagaimana sebaiknya. Sebelum kami jelaskan lebih jauh, kami katakan kepada sdr. Heri untuk sabar, tidak mungkin tanah yang saudara heri itu tiba-tiba dilelang, tanpa persetujuan sdr heri, karena bagaimanapun sdr, Heri sebagai salah satu ahli warisnya. Dari penjelasan saudara bahwa masalah waris ini akan dibawa keranah pengadilan agama, maka sebenarnya perlu kami informasikan bahwa: Bahwa yang namanya pembagian waris, itu tidak serta merta tanah/bangunan trus dibagi tiga (krn Heri 3 bersaudara kan) seperti memotong kue, bukan seperti itu. Tetapi pembagian itu bisa saja bahwa masing2 ahli waris mengetahui berapa bagian yang didapat masing-masing. Dari keinginan kakak perempuan saudara bahwa masalah waris ini akan dibawa ke Pengadilan Agama, artinya bahwa masalah waris ini akan diselesaikan secara Islam. Dengan demikian maka hukum yang akan di pakai adalah hukum Islam, atau di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Unsur dalam Pewarisan : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam,meniggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (pasal 171 ayat (2) KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 ayat (3) KHI Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (pasal 171 ayat (5). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (pasal 171 ayat (4) KHI 4. Tentang syarat pewarisan, yaitu: Matinya Pewaris Adanya ahli waris yang hidup lebih lama dari pewaris Adanya harta yang ditinggalkan pewaris Sesuai dengan penjelasan saudara bahwa pewaris (orang tua yang telah meninggal dunia) mempunyai anak sebagai ahli waris anak laki2 dan dua anak perempuan, sehingga mereka itu disebut sebagai ashobah (176 KHI). Dengan demikian maka perhitungan pembagian dengan jumlah ahli waris 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan adalah 4 bagian, dengan perincian: Anak laki-laki (Heri) mendapatkan 2/4 bagian Anak perempuan (A) mendapatkan ¼ bagian Anak perempuan (B) mendapatkan ¼ bagian Dari penjelasan kami diatas, untuk menjawab pertanyaan saudara tentang apa yang harus saudara lakukan? Maka kami sarankan saudara untuk: Membicarakan masalah diatas dengan kedua kakak perempuan saudara secara kekeluargaan. Meminta fatwa waris dari pengadilan agama. Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan Fatwa atau penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam. Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Fatwa Waris dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas dasar permohonan ahli waris. Fatwa Waris berlaku sebagai keterangan siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si Pewaris (ahli waris). Berdasarkan Fatwa Waris tersebut, Notaris/PPAT dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk menjual tanah warisan dimaksud. Demikian pendapat hukum yang dapat kami sampaikan kepada saudara, semoga bermanfaat. Dasar hukum: Kompilasi Hukum Islam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Disclamer: Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan memberikan penilaian *Sangat Baik* atas layanan konsultasi hukum gratis yang telah kami berikan dengan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih