Kemungkinan Hak Asuh Anak di Bawah Umur dan Kekuatan Bukti Perselingkuhan Suami dalam Persidangan

Dijawab oleh: Nurhayati, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaan Saudara Annisa kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Terkait pertanyaan saudara tentang hak asuh anak dan perselingkuhan. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa alasan-asalan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut: 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; 6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga; Kami sarankan jika saudara akan mengajukan gugatan perceraian dapat digunakan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana pertengkaran itu disebabkan orang (pihak) ketiga. Terkait dengan foto dan rekaman video suami saudara yang sedang jalan- jalan dengan selingkuhannya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) terdapat 5 alat bukti yang sah dalam perkara perdata yaitu : 1.    Surat 2.    Saksi 3.    Persangkaan 4.    Pengakuan 5.    Sumpah Adapun bukti berupa foto dan video ini dapat merujuk pada ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( “UU ITE”), yang berbunyi:  (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; (3)  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini; (4)  Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a.    surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b.    surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”  Berdasarkan ketentuan diatas, UU ITE telah mempertegas kedudukan foto dan video sebagai salah satu Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah. Oleh karena itu, foto dan video tersebut dapat saja dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Masuknya foto dan video sebagai salah satu bentuk Dokumen Elektronik adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 UU ITE, yang menyatakan:  “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Jika pengadilan mengabulkan gugatan perceraian saudara, maka terkait hak asuh anak pada dasarnya hak asuh anak di bawah umur (belum mumayyiz) tetap jatuh kepada ibunya. Berdasarkan Hukum Islam, pembagian hak asuh anak merujuk pada Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang menyatakan : Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya Terkait hak asuh anak ini berikut Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu) yang dapat dijadikan rujukan : 1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..” 2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.” Dengan demikian, mengenai hak asuh anak Saudara, pengadilan biasanya akan memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibunya. Kecuali kalau terbukti bahwa ibunya tidak mampu memelihara anaknya (menelantarkan), maka pengadilan berhak memutuskan untuk kepentingan terbaik bagi anak, hak pengasuhan dapat jatuh kepada ayahnya. Oleh karena saudara sudah memelihara anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, selayaknya hak asuh anak jatuh kepada saudara selaku ibunya. Namun demikian, ada baiknya rencana gugatan perceraian ini dipikirkan dan dipertimbangkan kembali mengingat anak Saudara yang masih kecil yang sangat membutuhkan kasih saying kedua orang tuanya.. Apabila masih ada peluang untuk memperbaiki hubungan Saudara dengan suami sebaiknya dicoba dengan berbicara secara baik baik. Jika tidak bisa, perceraian merupakan jalan yang terakhir. Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum Saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : - UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. - Kompilasi Hukum Islam - Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. - Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003. - Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 Mohon kepada Saudara untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih