Sengketa Pembagian Hasil Penjualan Harta Warisan dan Pemberian Kuasa kepada Agen Properti untuk Mencari Pendanaan serta Menandatangani Perjanjian atas Nama Ahli Waris

Dijawab oleh: Abdul Rozak, S.E. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Sdr. Muhammad Adrian terkait pertanyaan Saudara, kami akan menjawab sebagai berikut : Mengenai pembagian harta warisan dengan dibagi merata tidak dimungkinkan sebab didalam Kompilasi Hukum Islam besaran bahagian warisan sudah ditentukan yaitu : Pasal 176 Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan Pasal 180 Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Tetapi apabila para ahli waris bersepakat setelah mengetahui masing-masing bagian warisannya kemudian dibagi secara merata itu dibolehkan, hal tersebut diatur didalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Sebaiknya segala macam perjanjian dilakukan dihadapan notaris dengan para ahli waris, agar mendapat kekuatan hukum, sebagaimana diterangkan di dalam UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 15 ayat 1 “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat atau dapat diselesaikan di Pengadilan Agama sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shodaqoh; Ekonomi Syariah.” Artinya apabila ada masyarakat yang beragama Islam mengalami permasalahan hukum terkait Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shodaqoh; Ekonomi dapat megajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan kepastian hukum seadil-adilnya. Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum saudara, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana dengan putusan pengadilan. Dasar Hukum : UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Psal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan memberikan penilaian *Sangat Baik* atas layanan konsultasi hukum gratis yang telah kami berikan dengan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih