Penangkapan Suami Tanpa Surat Perintah dan Barang Bukti Namun Dikenakan Pasal 114 Ayat (2) dan 112 Ayat (2) UU Narkotika

Dijawab oleh: Heny Andayani, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terima Kasih atas pertanyaannya. Pengertian Penangkapan menuurt Pasal 1 angka 20 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pengertian penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah:   Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.   Pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 20 KUHAP, yang berbunyi:   1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan; 2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan; 3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.   Untuk dapat dilakukan penahanan, seseorang harus memenuhi syarat yang diuraikan dalam Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu:   Pasal 21 ayat (1) KUHAP Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.   Pasal 21 ayat (4) KUHAP Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang- undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).   Penangkapan dan Penahanan Berdasarkan Perintah Tertulis Dalam kasus Suami Anda diduga sebagai tersangka tindak pidana narkotika. Namun demikian, polisi tersebut tidak membawa surat tugas tanpa adanya surat perintah penangkapan dan tidak adanya barang bukti berupa narkoba. KUHAP sendiri mengatur bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sejatinya hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. (Penjelasan Umum angka 3 huruf b KUHAP) Berdasarkan hal diatas, setiap tindakan kepolisian harus berdasarkan pada perintah tertulis. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 tentang Menajemen Penyidikan Tindak Pidana yang terdapat pada Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) sebagai berikut:   Pasal 33 ayat (2) Perkap 14/2012 Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik.   Pasal 45 ayat (1) Perkap 14/2012 Penahanan wajib dilengkapi surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.   Dan penangkapan atau penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa apabila dilengkapi dengan adanya dua alat bukti permulaan yang cukup yang membuktikan suami Anda telah melakukan tindak pidana.   Apabila Anda merasa bahwa apa yang terjadi pada suami Anda merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Polisi, dan ada dugaan melanggar kode etik maka hal ini dapat Anda laporkan. Dugaan pelanggaran Etik ini berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi:   Setiap Anggota Polri dilarang: a. melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi; b. mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga; c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertangungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain; d. menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat; e. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan; f. mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan g. melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.     Pasal 14 Perkap 14/2011 berbunyi sebagai berikut:   Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang: a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka; c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum; d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan; e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan; f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain; g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya; h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan; i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana; a. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani; c. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.   Sidang Komisi Kode Etik Polri (“KKEP”) akan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian. Maka apabila Anda merasa apa yang dilakukan oleh polisi tersebut terhadap suami Anda telah merugikan hak dan juga keluarga Anda, maka tahapan-tahapan yang dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Anda terlebih dahulu menyampaikan laporan ke Pelayanan Pengaduan (Yanduan) baik yang ada di Mabes Polri maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah tempat tinggal Anda. 2. Diadakan pemeriksaan awal yang akan dilaksanakan oleh pengemban fungsi Provoost. 3. Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil sebagai berikut: a. Jika terdapat unsur tindak pidana, maka berkas akan diberikan kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian (Bareskrim) yang kemudian akan dilanjut dengan pemeriksaan di pengadilan umum. b. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (“Ankum”), untuk selanjutnya dibuat komisi kode etik polri. c. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin, maka berkas akan dilimpahkan ke Ankum yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin. 4. Memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan; a. Jika terbukti adanya pelanggaran pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”); b. Jika terbukti adanya pelanggaran kode etik, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal didalam kode etik kepolisian. . Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Disclaimer: Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana dengan putusan pengadilan. Mohon kepada Saudara untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih