Bagaimana sikap dan langkah saksi dalam sengketa tanah

Terima kasih atas pertanyaan saudara Ang******* kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Permasalahan semakin berkembang ketika A berupaya menyelesaikan sengketa tanah secara damai dengan C, namun B justru menolak perdamaian tersebut dan tetap berpendapat bahwa dana yang diberikan merupakan DP pembelian tanah. B bahkan berupaya melibatkan ahli waris lain, yaitu D dan E, untuk memperkuat posisinya. Dalam situasi ini, E merasa berada pada posisi yang sulit karena tidak mengetahui secara pasti duduk perkara yang sebenarnya, tidak ingin memihak salah satu pihak, serta merasa takut akibat adanya laporan kepolisian dan permintaan dari B agar memenuhi panggilan sebagai saksi.

Pada prinsipnya, tidak setiap wanprestasi atau tidak terpenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan. Apabila sejak awal memang terdapat hubungan pinjam-meminjam, adanya bukti penyerahan uang, pengembalian sebagian utang, maupun upaya penyelesaian kewajiban, maka hal tersebut pada umumnya lebih tepat dipandang sebagai sengketa keperdataan. Dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) harus dibuktikan adanya niat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum sejak awal melalui penggunaan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan orang lain menyerahkan harta benda. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka penyelesaiannya lebih tepat dilakukan melalui mekanisme perdata.

Selain itu, apabila benar terdapat tekanan atau paksaan ketika dibuatnya dokumen yang menyatakan uang tersebut sebagai DP tanah, maka keabsahan dokumen tersebut dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum perdata berdasarkan ketentuan mengenai cacat kehendak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam posisi sebagai E, langkah yang paling tepat adalah tetap bersikap netral dan tidak memihak kepada A maupun B. Saudara E sebaiknya hanya memberikan keterangan sesuai dengan apa yang benar-benar diketahui, dilihat, atau dialami sendiri. Jangan membuat atau menandatangani pernyataan yang isinya tidak sesuai dengan fakta, meskipun ada tekanan dari salah satu pihak.

Apabila ada pihak yang menyampaikan bahwa Saudara harus memenuhi panggilan polisi, pastikan terlebih dahulu bahwa panggilan tersebut merupakan surat panggilan resmi dari penyidik. Saudara tidak berkewajiban memenuhi permintaan yang hanya disampaikan secara lisan atau melalui pihak lain. Dalam hal menerima panggilan resmi, hadirilah pemeriksaan dan berikan keterangan secara jujur sesuai fakta.

Apabila Saudara merasa mendapatkan tekanan, intimidasi, atau ancaman agar memberikan keterangan tertentu, Saudara berhak menyampaikan keberatan kepada penyidik dan meminta agar pemeriksaan dilakukan secara objektif. Bila diperlukan, Saudara juga dapat didampingi oleh penasihat hukum selama proses pemeriksaan.

Kesimpulan:

Berdasarkan uraian tersebut, posisi Saudara E pada dasarnya adalah sebagai saksi yang harus menjaga netralitas dan hanya menyampaikan fakta yang benar-benar diketahui. Sengketa antara A dan B masih memiliki indikasi kuat sebagai sengketa keperdataan mengenai utang-piutang dan keabsahan suatu perjanjian, sedangkan dugaan tindak pidana penipuan harus dibuktikan dengan terpenuhinya seluruh unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023. Oleh karena itu, Saudara E tidak perlu merasa tertekan oleh permintaan salah satu pihak. Ikutilah proses hukum hanya berdasarkan panggilan resmi dari aparat penegak hukum dan berikan keterangan secara jujur, objektif, dan sesuai fakta yang Saudara ketahui.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).