Hukumann 2tahun ajukan Pb jalan brp bulan

Terima kasih atas pertanyaan saudara Ran************* kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dijawab oleh Safril Nurhalimi, S.H. M.H. (Penyuluh Hukum Madya) dan Febi Ardhianti, SE,MH (Penyuluh Hukum Madya). Terima kasih atas pertanyaan Saudara kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak bagi narapidana yang telah memenuhi syarat mengacu, pada ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU 22/2022), yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Menurut pasal 10 ayat 2 UU 22/2022 Syarat umum pembebasan bersyarat yang harus dipenuhi narapidana, antara lain:

1. berkelakukan baik;
2. aktif mengikuti program pembinaan; dan
3. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Menurut  Pasal 82 Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga , Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”), syarat khusus yang harus dipenuhi bagi narapidana untuk dapat memperoleh pembebasan bersyarat diantaranya:

1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana;
3. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Jika saudara dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, maka Pasal 85 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Permenkumham no.7 tahun 2022)  mengatur  syarat tambahan. 

Berikuk ini Pasal 85 Permenkumham no.7 tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 juga harus memenuhi syarat:

1. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan
2. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Selanjutnya Pasal 87 Permenkumham no.7 tahun 2022 adalah sebagai berikut :

(1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

1. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
3. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
4. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
5. salinan register F dari Kepala Lapas;
6. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
7. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan: 
   1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
   2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

(2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari kejaksaan negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

Penting untuk saudara perhatikan bahwa perhitungan 2/3 masa pidana sebagai syarat pembebasan bersyarat merupakan 2/3 dari masa pidana dikurangi dengan remisi dan dihitung sebagaimana ketentuan yang disebutkan di atas.(Pasal 149 ayat (1) Permenkumham 3/2018.

Maka, rumus cara menghitung pembebasan bersyarat untuk narapidana adalah sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk menghitung kapan saudara dapat mengajukan pembebasan bersyarat saudara. vonis Hukuman saudara 2 tahun. Sudah menjalankan hukuman 16 bulan

Pembebasan  Bersyarat        = 2/3 X (masa Pidana- remisi)

                        = 2/3 X ( 24 bulan – remisi )

                        = 2/3 X  (24 bulan)

                                                =  16 bulan

Berarti, saudara harus menjalani minimal 16 bulan  penjara. Sekarang saudara sudah menjalankan  hukuman 16 jadi saudara sudah dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat.

Pertanyaan berikutnya setelah mengajukan PB berapa lama lagi saya bisa bebas proses pengajuan Pembebasan Bersyarat (PB) hingga Surat Keputusan (SK) turun umumnya memakan waktu sekitar 14 hari kerja di Lapas, 14 hari kerja di Kantor Wilayah, dan 30 hari kerja di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) sejak dokumen dinyatakan lengkap. Namun, perlu dicatat bahwa waktu tersebut adalah jangka waktu pelayanan prosedural, dan waktu riil dapat berbeda tergantung kelengkapan berkas dan kelancaran proses verifikasi.  Cek SK Pembebasan Bersyarat (PB) online dapat dilakukan melalui sistem SDP Ditjenpas (Sistem Database Pemasyarakatan) di UPT (Lapas/Rutan) terkait. Cara utamanya adalah melalui menu Integrasi > Integrasi Kanwil > Surat Keputusan TPP Pusat untuk melihat status persetujuan dan mencetak dokumen.

Saran kami :

1. Tanyakan ke Wali Pemasyarakatan: Segera temui wali narapidana atau petugas bagian registrasi/integrasi di Lapas/Rutan tempat Saudara berada.
2. Cek Status SK: Mintalah petugas untuk mengecek posisi pengajuan PB Saudara di aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Tanyakan apakah SK PB Anda sudah disetujui, sedang menunggu verifikasi Pusat, atau ada kekurangan berkas penjamin. Secara aturan, hak Anda sudah terpenuhi. Begitu SK PB Anda sinkron dan turun ke Lapas, Anda bisa langsung dipulangkan hari itu juga untuk menjalani sisa masa hukuman di luar penjara dengan kewajiban melapor ke kantor Bapas setempat. Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat, terima kasih.

Disclamer :Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan.

Demikian jawaban dari kami tentang cara menghitung pembebasan bersyarat, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat ;
3. Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga , Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.