Bagaimana cara melaporkan advokat

Terima kasih atas pertanyaan saudara Mit************* kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dijawab oleh Safril Nurhalimi, S.H. M.H. (Penyuluh Hukum Madya) dan Febi Ardhianti, SE.,MH (Penyuluh Hukum Madya). Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan permasalahan hukum yang anda hadapi pada saat ini kepada BPHN, kami akan memberikan jawaban-masukan terkait permasalahan hukum ini.  Sebelumnya kami tidak menerima permasalahan hukum apa yang anda alami saat ini, karena pertanyaan anda kurang lengkap dan jelas maksud dan tujuan dari pelpaoran terhadap menteri, dan terkait kasus apa hingga anda mau melaporkan menteri. Namun kami akan mencoba menjawab secara normatif saja. Cara melaporkan Menteri Pendidikan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, apakah berupa pelanggaran pidana (korupsi/suap), pelanggaran pelayanan publik (maladministrasi), atau pelanggaran kedinasan. Sebagai pejabat negara tertinggi di kementerian, laporan terhadap menteri atau jajaran kementeriannya tidak dikirim ke dinas daerah, melainkan langsung ke lembaga negara khusus atau kanal pengaduan nasional. Berikut adalah jalur hukum resmi untuk melaporkannya:

1. Jika Terkait Tindak Pidana Korupsi, Suap, atau Gratifikasi. Jika Anda memiliki bukti kuat mengenai penyalahgunaan anggaran, suap, atau korupsi proyek di lingkungan kementerian, laporan ditujukan ke lembaga penegak hukum nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Ajukan laporan melalui platform resmi KPK Whistleblowing System (KWS) atau mengirim email ke pengaduan@kpk.go.id. Kejaksaan Agung RI: Melalui pos pelayanan hukum di kantor Kejaksaan Agung atau sistem pengaduan daring resmi Kejaksaan.
2. Jika Terkait Maladministrasi atau Pelayanan Publik yang Buruk. Jika masalahnya adalah pungutan liar (pungli) massal, penyalahgunaan wewenang jabatan, atau keputusan menteri yang melanggar hak pelayanan publik masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia: Sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, Anda bisa membuat laporan resmi di laman Ombudsman RI. Ombudsman berwenang memeriksa asisten menteri hingga menteri terkait kelalaian administratif. Kanal SP4N-LAPOR!: Layanan aspirasi dan pengaduan daring resmi milik pemerintah pusat. Anda bisa melapor secara daring di situs [SP4N LAPOR!]. Laporan ini akan langsung diteruskan ke instansi terkait dan dipantau oleh Kantor Staf Presiden.
3. Melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) Internal Kementerian.Pemerintah saat ini memisahkan kementerian pendidikan. Jika laporan Anda ditujukan untuk tata kelola internal, Anda bisa melaporkannya ke unit pengawas internal masing-masing kementerian:

Syarat agar laporan ditindaklanjuti oleh KPK, Ombudsman, maupun pihak kepolisian tidak akan memproses laporan yang sifatnya sekadar asumsi atau fitnah. Laporan Anda wajib memenuhi kriteria hukum berikut:

1. Gunakan Prinsip 4W+1H: Jelaskan secara rinci apa pelanggarannya, siapa yang terlibat, di mana dan kapan terjadinya, serta bagaimana modus pelanggaran itu dilakukan.
2. Sertakan Bukti Valid: Lampirkan dokumen resmi, foto, video, rekaman suara, bukti transfer, atau dokumen anggaran pendukung untuk memperkuat laporan Anda.
3. Identitas Pelapor: Anda bisa memilih fitur Anonim (Rahasiakan Identitas) demi keamanan diri Anda, namun pastikan data bukti yang dikirimkan sudah sangat lengkap agar penyelidik tetap bisa memprosesnya

Apabila Anda  membutuhkan layanan jasa hukum atau bantuan hukum gratis, terdapat layanan yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu dengan persyaratan tertentu.  Adapun layanan tersebut yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Melalui Advokat Pro Bono: Istilah bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) berarti jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Ajukan permohonan langsung ke advokat yang memberikan layanan hukum cuma-cuma atau melalui organisasi advokat. Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat 1 menyatakan :” Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Di sini Advokat tidak meminta imbalan apapun karena jasanya.
2. Melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH): Anda dapat datang ke LBH yang telah lolos verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia LBH yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dapat dilihat pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 yang dapat diunduh pada web https://bphn.go.id/informasi.
3. Melalui Posbakum Pengadilan:Datangi Pos Bantuan Hukum yang ada di lingkungan pengadilan terdekat, isi formulir, dan lampirkan dokumen persyaratan. 

Untuk langkah diatas, Anda harus  ajukan permohonan tertulis ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan, lembaga bantuan hukum (LBH), atau langsung ke advokat pro bono, dengan melampirkan identitas pemohon, uraian masalah, dan surat keterangan tidak mampu dari pejabat setempat atau dokumen pengganti seperti kartu sosial. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk menangani masalah hukum baik di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi).

Demikian penjelasan dan informasi dari kami, semoga bermanfaat, terima kasih.

Disclamer             : Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 Sampai Dengan 2027.