Terkait hal karyawan

Terima kasih atas pertanyaan saudara Sya**************** kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Pada dasarnya dalam setiap hubungan kerja, hukum ketenagakerjaan Indonesia menempatkan prinsip kehendak bebas sebagai hal yang utama. Tidak ada satu pun pekerja yang boleh kehilangan pekerjaannya karena tekanan atau paksaan. Ketika pengunduran diri lahir dari situasi yang tidak bebas, maka undang-undang memandangnya sebagai bentuk lain dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha.

            Pada kasus yang saudara alami pada dasarnya adalah PHK sepihak yang dibungkus dengan surat pengunduran diri. Secara hukum, surat pengunduran diri hanya sah jika dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Ketika saudara diminta mundur karena ada tekanan berupa ancaman, maka unsur paksaan itu sudah terpenuhi. Akibatnya, surat tersebut cacat hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Karena statusnya berubah menjadi PHK sepihak tanpa alasan yang sah, maka hak saudara beralih ke perhitungan pesangon sesuai Undang-Undang Cipta Kerja.  Sehingga perusahaan wajib membayar Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak.  Janji uang pisah sebesar 5x gaji adalah kesepakatan tambahan di luar undang-undang. Ketika perusahaan hanya membayar kurang dari 2x gaji, itu tidak menghapus kewajiban mereka membayar hak sesuai Undang-Undang. Uang yang sudah diterima hanya akan dihitung sebagai pembayaran sebagian, dan sisanya tetap bisa dituntut.

Perusahaan hanya boleh melakukan PHK tanpa pesangon jika pelanggaran berat pekerja sudah terbukti dan berkekuatan hukum tetap. Selama tidak ada putusan pidana atau bukti yang sah, maka alasan PHK tersebut gugur. Artinya saudara berhak atas pesangon penuh.

Untuk menempuh hak ini, saudara kami sarankan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1.       Kumpulkan Bukti Paksaan, hal ini sesuai dalam bunyi Pasal 1321 KUHPerdata “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”dalam kasus saudara Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian tidak sah jika ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Sehingga dengan adanya alat bukti seperti : chat, rekaman, atau saksi ini dapat dipakai untuk membuktikan “paksaan” sehingga surat pengunduran diri saudara batal demi hukum.

2. Ajukan Perundingan Bipartit, yaitu perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi :

(1)    Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2)   Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.

(3)     Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

Pasal ini dapat dijadikan rujukan sesuai dengan penjelasannya, bahwa setiap perselisihan wajib diselesaikan dulu secara musyawarah Bipartit dalam 30 hari kerja. Di tahap ini dapat saudara sampaikan bahwa statusnya adalah PHK sepihak karena Pasal 36 huruf g UU No. 6/2023 Cipta Kerja yang melarang PHK dengan alasan yang dibuat-buat.

3.          Daftarkan Mediasi ke Disnaker

Jika Bipartit gagal, kasus wajib dicatatkan ke Disnaker nanti mediator akan mengeluarkan anjuran. Sehingga tuntutan saudara yang berupa hak Pesangon + UPMK + UPH sebagaimana Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 156 ayat (1) UU No. 6/2023, karena PHK tanpa alasan sah, berlaku perhitungan pesangon penuh 1x ketentuan.

Bunyi Pasal 156 ayat (1) UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang : “Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon

dan/ atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”.

4.          Ajukan Gugatan ke Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

Jika BPR menolak anjuran, gugat ke PHI. Dalil gugatan:  Pasal 154A ayat (1) huruf i UU No. 6/2023: Pengusaha dilarang melakukan PHK karena pekerja mengadukan pengusaha. PHK karena pelanggaran berat harus dibuktikan dulu. Tuduhan fraud tanpa putusan pidana dan alasan PHK tidak sah. Maka PHI harus menyatakan itu PHK sepihak dan menghukum BPR bayar hak sesuai Pasal 156.

5.      Eksekusi Putusan

Putusan PHI yang berkekuatan hukum tetap punya kekuatan eksekutorial. Jika BPR tidak bayar sukarela, Pengadilan dapat menyita aset BPR.

Catatan:

Uang pisah lebih kecil dari  2x gaji hanya dianggap sebagai pembayaran sebagian. Pasal 158 ayat (4) UU No. 6/2023 menegaskan hak lain tidak hilang. Jadi selisihnya tetap bisa dituntut. Intinya, paksaan membatalkan surat mundur. UU memandang saudara sebagai korban PHK sepihak. Hak pesangon penuh tetap melekat.

Dasar hukum:

1.          Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

2.     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

3.           Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4.         Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Cipta Kerja.