Landasan Hukum, Tugas Utama, dan Target Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum Desa)

Terima kasih atas pertanyaan saudara Ase******** kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dijawab Oleh Febi Ardhianti, SE.,MH (Penyuluh Hukum Madya). Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan. Sebelum kami menjawab permasalahan hukum Saudara, kami akan  menjelaskan tentang PosBankum Desa/Kelurahan. Pos Bantuan Hukum  (Posbankum) Desa/Kelurahan merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi dan konsultasi, layanan bantuan hukum dan advokasi, layanan penyelesaian sengketa/konflik melalui mediasi atau konsiliasi, dan rujukan kepada advokat PBH ataupun Pro Bono. Sekarang kami akan menjawab permasalahan hukum Saudara. Tugasa utama Posbankum Desa/Kelurahan adalah memberikan layanan kepada masayarakt, menjadi juru damai. Jenis layanan yang diberikan di Posbankum Desa/Kelurahan adalah :

1. Layanan Informasi dan Konsultasi Hukum. Menjadi tempat sumber informasi hukum bagi masyarakat desa/kelurahan, sebagai jendela informasi (perpustakaan hukum) dan konsultasi hukum.
2. Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi. Menjadi tempat koordinasi dalam penyelesaian-penyelesaian perkara hukum di wilayah tersebut, terutama yang membutuhkan pendampingan ke tahap litigasi. Ruang ini juga menjadi tempat koordinasi Aparat Penegak Hukum, Penyuluh Hukum, dan Pendamping Desa.  
3.  Layanan Penyelesaian Konflik melalui Mediasi. Menjadi tempat Kepala Desa dan/atau Lurah yang berstatus Non Litigation Peacemaker (NL.P.) menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa/Kelurahan secara Non Litigasi dan damai. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, dapat melibatkan pihak lain seperti babinsa, bhabinkamtibmas, tokoh adat, atau pihak terkait lainnya.
4.  Layanan Rujukan Advokat. Menjadi tempat rujukan bagi Paralegal untuk sengketa hukum yang mengarah pada litigasi baik oleh Advokat yang tergabung dalam PBH terakreditasi maupun Advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat.

Sekarang kami akan menjawab pertanyaan Saudara tentang target POSBankum Desa/Kelurahan adalah :

1. Banyak Kepala Desa/Lurah yang dapat menyelenggaraan Mediasi di Posbankum Desa/Kelurahan. Kepala Desa/Lurah yang menyandang identitas NonLitigation Peacemaker (NL.P.) Identitas Nonitigation Peacemaker (NL.P.) ini didapat melalui Peacemaker Training yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDT. Kepala Desa/Lurah setempat juga harus berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum setempat dalam rangka penyelenggaraan pelatihan paralegal khusus kelompok/komunitas kadarkum yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.  Kantor Wilayah Kementerian Hukum akan memberikan rujukan kerja sama dengan Organsiasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi di Kementerian Hukum
2. Banyak Kepala Desa yang akan menjadi Juru Damai. Kepala Desa yang menjadi Juru Damai harus mengikuti Peacemaker Training (jika kepala desa setempat belum pernah mengikuti Peacemaker Training dan belum menyandang identitas Non Litigation Peacemaker (NL.P.) juga dapat dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum setempat

Pemberi layanan hukum pada Posbankum Desa/Kelurahan dilakukan oleh Paralegal yang berasal dari Kelompok Keluarga sadar Hukum (Kadarkum) yang ditetapkan melalui SK Kepala Desa/Lurah dan kepala Desa/Lurah sebagai juru damai. Pemberi layanan hukum dimaksud diharapkan berasal dari anggota kelompok Kadarkum pada masing-masing desa/kelurahan, karena secara psikologis dan emosional mereka yang berasal dari desa/kelurahannya akan lebih dikenal dan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada warga desa/kelurahannya. Untuk selanjutnya anggota kelompok Kadarkum tersebut mendapatkan. Setiap Posbankum Desa/Kelurahan paling sedikit terdapat 1 (satu) orang Paralegal berkompetensi dengan identitas Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA).sebagai pemberi layanan. Selain itu, pada layanan Mediasi dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah yang bertindak sebagai juru damai (hakim perdamaian di desa/kelurahan) yang melakukan tugas mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional telah memberikan peningkatan kapasitas kompetensi terhadap 1.388 Kade/Lurah mengikuti Paralegal Academy sebagai Non Litigation Peacemaker. Kades/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker inilah yang berperan dalam penyelesaian sengketa/konflik di desa/kelurahan secara mediasi. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 Ayat (4) huruf d dan k yang menyatakan Kepala Desa berkewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa serta menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.

Sekarang kami akan menjawab pertannyaan Saudara tentang Dasar Hukum

1. Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Equality Before the Law. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Setiap orang dan/atau kelompok orang miskin yang berhadapan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum
3. 135a HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan 156 RBG (Rechtsreglement voor de Buitengewesten). Hakim Pengadilan terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian secara damai di desa, sebelum upaya formal di pengadilan.
4. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat 4 huruf h dan l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa dan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
5. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa berperan dalam prakarsa pembentukan wadah yang dapat mendayagunakan desa termasuk menciptakan perdamaian di desa
6. Permenkum Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Advokasi kebijakan dan pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa
7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat
8. Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025
9. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor PHN-HH.04.05-05 dan Nomor 100.4.7.1/2962/SJ tanggal 5 Juni 2025 tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi dalam Pelaksanaan Pembinaan Hukum
10. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor PHN-HH.04.05-06 dan Nomor 7/PDP.03/HKM.07.01/VI/2025  tanggal 5 Juni 2025 tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi dalam Pelaksanaan Pembinaan Hukum dan Advokasi Masyarakat Desa

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat, terima kasih.

Disclamer :       Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan.