Permohonan Keringanan Hukuman Narapidana Kasus Narkoba di Lapas terkait Dugaan Keterlibatan Oknum Petugas dan Dampak terhadap Keluarga serta Perubahan Peraturan 2026

Dijawab oleh Heny Indrawati, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Madya) dan Setiyo Budi, S.H., M.H.(Penyuluh Hukum Madya). Secara hukum, keringanan hukuman bagi narapidana kasus narkotika tetap ada, tetapi aturannya lebih ketat dibanding tindak pidana umum sejak revisi peraturan terakhir. Mekanisme keringanan : 1. Remisi Umum & Remisi Khusus Narapidana narkotika masih berhak mendapat remisi tiap 17 Agustus dan hari besar keagamaan, sesuai PP No. 99 Tahun 2012 jo. Permenkumham No. 7 Tahun 2022. Syarat : Berkelakuan baik, ikut program pembinaan, dan sudah menjalani minimal 6 bulan pidana. Besaran : Tahun pertama 1 bulan, tahun ke-2 dan ke-3 = 2 bulan, tahun ke-4 dan ke-5 = 3 bulan, dan seterusnya. Pengecualian : Untuk bandar, produsen, dan pengedar di atas 5 gram, remisi baru diberikan setelah menjalani 1/3 masa pidana dan harus jadi justice collaborator. 2. Pembebasan Bersyarat (PB) Diatur Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Narapidana narkotika bisa PB setelah menjalani 2/3 masa pidana, bukan 1/2 seperti dulu. Syarat tambahan : Membayar lunas denda & uang pengganti, bersedia bekerja sama ungkap jaringan, dan dapat rekomendasi dari BNPT/BNN. Aturan “1/2 masa pidana” yang Anda maksud sudah tidak berlaku untuk kasus narkotika pasca PP No. 99/2012. 3. Upaya Hukum Lain Grasi : Permohonan ke Presiden lewat MA, dengan alasan kemanusiaan seperti anak terlantar. PK (Peninjauan Kembali): Jika ada bukti baru/novum, termasuk bukti bahwa Anda korban rekayasa oknum. Rehabilitasi : Jika terbukti hanya pemakai, bisa ajukan asesmen ke BNN untuk alih ke rehab medis & sosial sesuai SEMA No. 4 Tahun 2010. Terkait Dugaan Oknum Aparat Pemasok, itu tindak pidana terpisah. Saudara dapat melaporkan ke Propam Polri, Divisi Profesi & Pengamanan Kemenkum, atau Satgas Saber Pungli. Jika terbukti, oknum akan dijerat Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dengan ancaman pidana mati/penjara seumur hidup karena dilakukan aparat. Bukti Saudara bisa jadi novum untuk PK. Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; 2. UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 3. PP No. 99 Tahun 2012 jo. Permenkumham No. 7 Tahun 2022.