Pemerasan melalui Ancaman Penyebaran Video yang Direkam Tanpa Izin melalui WhatsApp

Terima kasih atas pertanyaan saudara Sri************* kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dijawab oleh Heny Indrawati, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Madya) dan Teguh Ariyadi, S.Sos., M.Si. (Penyuluh Hukum Madya)

Terima kasih atas pertanyaan yang saudara sampaikan. Kami akan memberikan masukan dalam permasalahan yang saudara hadapi, semoga masukan yang kami berikan dapat membantu penyelesaian permasalan tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang saudara sri sampaikan, maka jika dokumen kependudukan ahli waris yang sudah meninggal tidak tersedia, dasar hukum terbaru memperbolehkan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Negeri (untuk non-Muslim) atau Pengadilan Agama (untuk Muslim). Selanjutnya bahwa Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) dari kelurahan hanyalah administrative, sedangkan bukti sah ahli waris dapat diperoleh lewat penetapan pengadilan berdasarkan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 (Peradilan Agama) dan Pasal 833 KUHPerdata.

Sehingga dapat kami sampaikan juga terkait dasar hukum mengikat guna menyelesaikan permasalahan saudara, sesuai dengan :

1. KUHPerdata Pasal 833: Menyatakan bahwa ahli waris memperoleh hak atas harta peninggalan sejak saat pewaris meninggal dunia.
2. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Pasal 49 huruf b): Pengadilan Agama berwenang menetapkan ahli waris bagi yang beragama Islam.
3. Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW), merupakan dokumen administratif yang biasanya diterbitkan oleh lurah/camat, notaris, atau pejabat desa, untuk keperluan administrasi (misalnya perbankan, pertanahan).
4. Dibuatkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan 2 (dua) orang saksi. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bisa dibuat oleh yang berkepentingan.

Pasal 34 menyatakan:

“Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

1. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
2. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukan sebagai suami istri.”

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, dapat kami sampaikan beberapa langkah yang dapat saudara lakukan, sebagai berikut :

1. Ajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan
   1. Jika pewaris beragama Islam → Pengadilan Agama.
   2. Jika non-Islam → Pengadilan Negeri.
   3. Putusan pengadilan ini menjadi bukti sah siapa saja ahli waris, meskipun dokumen kependudukan tidak lengkap.
2. Gunakan Akta Kematian sebagai Bukti
   1. Akta kematian dapat dijadikan dasar bahwa seseorang telah meninggal dan tidak meninggalkan keturunan.
   2. Buat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari ahli waris yang berkepentingan atau surat pernyataan dari keluarga besar yang diketahui RT/RW dan lurah atau 2 (dua) orang saksi.

Disclamer :          

Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan.

Dasar Hukum :         

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.