Permasalahan Keterlambatan Pengembalian Dana dan Penyerahan Logam Mulia pada Investasi melalui PT dengan Dugaan Penggelapan Dana

Dijawab oleh Ardhi Yudha, SH., MH. (Penyulu h Hukum Madya) dan Setiyo Budi S.H M.H (Penyuluh Hukum Madya). Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang Saudara/i Irfa Rizqiany sampaikan. Masalah seperti yang saudara/i alami harus segera diselesaikan dan meminta bantuan ke pihak kepolisian. Dari kronologi yang saudara/i sampaikan, kondisi ini sudah mengarah pada dugaan wanprestasi atau bahkan penipuan investasi, apalagi karena. Janji pengiriman logam mulia & bagi hasil terus diundur. Alasan audit digunakan berbulan-bulan tanpa bukti resmi. Tidak ada kepastian jadwal pencairan sampai sekarang. Jawaban selalu “minggu depan” tanpa tanggal jelas. Tidak tersebut dapat di katagorikan Tindak Pidana Perbuatan Curang dan Penggelapan. Tidak Pidana curang diataur dalam Pasal 492 Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP Baru ) adalah sebagai berikut : “Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V” Selanjutnya Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 486 KUHP Baru adalah sebagai berikut : “Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Karena ini investasi logam mulia dan dana masyarakat, ada beberapa langkah yang bisa Saudara/i lakukan : 1. Pastikan Legalitas PT Tersebut Cek apakah perusahaan terdaftar dan diawasi oleh: • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) – Jika modelnya investasi komoditas/logam mulia • Kementerian Investasi/BKPM – Jika tidak terdaftar atau tidak punya izin menghimpun dana masyarakat, maka sangat kuat indikasi investasi ilegal. 2. Kumpulkan semua bukti untuk membuat laporan resmi • Bukti transfer • Surat perjanjian / akad • Brosur / penawaran • Screenshot chat • Pengumuman audit & jadwal • Rekening tujuan transfer 3. Kirim Somasi (Teguran Tertulis) Sebelum lapor pidana, kirimkan somasi resmi kepada PT tersebut berisi: • Tuntutan pengembalian dana • Batas waktu jelas (misalnya 7 hari) • Pernyataan akan menempuh jalur hukum bila tidak dipenuhi 4. Lapor Resmi Jika Tidak Ada Itikad Baik Jika tetap tidak ada realisasi, saudara/i bisa Lapor ke: • Otoritas Jasa Keuangan (untuk pengaduan konsumen jasa keuangan) • Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dugaan penipuan (Pasal 492 KUHP Baru) atau penggelapan (Pasal 486 KUHP Baru) • Jika banyak korban, bisa buat laporan bersama (lebih kuat) 5. Waspadai Ciri Skema Bermasalah Dari cerita saudara/i ada pola: • Awal lancar & profit kecil (membangun kepercayaan) • Lalu dana besar tertahan • Alasan audit internal • Penundaan berulang tanpa kepastian Ini pola yang sering terjadi pada investasi bermasalah. . Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat,untuk kita semua terima kasih. Disclamer : Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan. DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana