Tuntutan Ganti Rugi Perdata Pasca Putusan Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Sopir Truk dan Ancaman Penyitaan Aset Keluarga serta Pemilik Truk

Dijawab oleh Heny Indrawati, S.H.,M.H. (Penyuluh Hukum Madya) dan Febi Ardhianti, SE.,MH (Penyuluh Hukum Madya). Terima kasih atas pertanyaan Anda, kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dalam permasalahan yang saudara hadapi memang sangat sulit jika harus menjalankan 2 (dua) tuntutan hukum, yaitu hukum perdata dan pidana, dan tuntutan perdata yang sangat beras berupa ganti rugi sebesar Rp559 juta. Untuk kasus saudara kenapa dapat dijatuhkan hukuman pidana karena adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum, sedangkan gugatan perdata diajukan oleh korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian materiil. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Pidana dan Perdata tersebut : • Pidana dan Perdata sesuai Pasal 310 ayat (1) Undang-Unang Nomor 22 TAHUN 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal berbunyi : (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah). Tuntutan ganti rugi Rp559 juta adalah perkara perdata yang diperkara dari korban karena menyangkut kerugian materiil pihak pemilik truk tangki semen. Dalam hukum, penyelesaian pidana tidak otomatis menghapus hak korban untuk menuntut ganti rugi secara perdata. Sehingga secara hukum jika terbukti dalam persidangan permasalahan yang saudara hadapi memang dapat dikenakan 2 (dua) tuntutan hukum hal ini juga sesuai dengan bunyi Pasal 94 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi : (1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d. (2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan,diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis. Adapun mengapa nilai ganti rugi bisa berlipat, hal itu terjadi karena dalam pidana, hakim hanya menjatuhkan hukuman kurungan dan denda, sedangkan dalam perdata, korban dapat menuntut ganti rugi penuh atas kerusakan kendaraan, biaya perbaikan, kehilangan keuntungan, dan kerugian lain yang lebih luas. Perhitungan dalam perkara perdata tidak dibatasi oleh putusan pidana, sehingga jumlahnya bisa jauh lebih besar. Selanjutnya dalam hal ini perusahaan tempat suami saudara bekerja juga dapat dikenakan tanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa, yang pada intinya dalam pasal tersebut menegaskan bahwa "Majikan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawaianya dalam menjalankan tugasnya." Sehingga saran dan masukan saya dalam menghadapi situasi ini, langkah yang dapat ditempuh antara lain: 1. Mengajukan mediasi atau negosiasi terkait tuntutan ganti rugi yang besar dan memberatkan dan perlu dilakukan pertanggungjawaban untuk skema pembayaran yang lebih realistis atas tuntutan ganti rugi tersebut. 2. Melibatkan majikan atau pemilik kendaraan (perusahaan) agar ikut bertanggung jawab; serta mengajukan pembelaan di pengadilan perdata jika tuntutan dianggap tidak proporsional. 3. Mencari pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau advokat pro bono agar posisi keluarga Anda lebih kuat secara hukum. Terkait dengan penyitaan rumah atau aset hanya bisa dilakukan jika ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Surat ancaman penyitaan tanpa putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Disclamer : 1. Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 3. Undang-Unang Nomor 22 TAHUN 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.