Upaya Mencegah Penjualan Rumah Harta Gono-Gini oleh Bapak Tiri Setelah Ibu Meninggal

Dijawab oleh Heny Indrawati, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Madya) dan Ivo Hetty Novita NainggolaN, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Madya). Terima kasih atas pertanyaan yang saudara sampaikan. Dalam hal ini saudara menanyakan bagaimana langkah hukum agar rumah tidak bisa dijual tanpa persetujuan Saudara sebagai ahli waris, apa kedudukan hukum Saudara sebagai anak dari pernikahan pertama terhadap harta gono-gini ibu dan ayah tiri, apakah dokumen yang dimiliki (foto sertifikat, SK kematian, surat ahli waris, PBB) cukup atau perlu salinan resmi dari BPN, apakah pernikahan siri ayah tiri berpengaruh terhadap hak waris, serta apa upaya praktis agar rumah tidak dialihkan atau dijual sebelum ada kesepakatan semua ahli waris. Baik kami akan memberikan masukan dalam permasalahan yang saudara hadapi saat ini. Memamg dalam kehidupan keluarga, harta benda sering kali menjadi simbol perjuangan, pengorbanan, dan kenangan bersama. Ketika seorang ibu wafat, bukan hanya rasa kehilangan yang dirasakan oleh anak-anaknya, tetapi juga muncul persoalan hukum mengenai bagaimana harta peninggalan tersebut harus dibagi secara adil. Situasi menjadi semakin kompleks ketika harta tersebut berupa rumah yang merupakan hasil kerja bersama ibu dan ayah tiri, sementara sertifikat tercatat atas nama ayah tiri. Di sinilah muncul pertanyaan mendasar terkait bagaimana kedudukan anak dari pernikahan pertama terhadap harta gono-gini, dan langkah hukum apa yang dapat ditempuh agar hak waris tidak terabaikan? Kedudukan Saudara sebagai Ahli Waris, dijelaskan berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak kandung adalah ahli waris utama dari orang tuanya, sehingga saudara sebagai anak kandung dari almarhumah ibu memiliki hak atas bagian warisan ibu, meskipun ibu menikah lagi. Sebelumnya untuk pembagian harta waris tersebut, harus dipisahkan terlebih dahulu dalam hal ini harta gono-gini harus dipisahkan terlebih dahulu, selanjutnya setengah bagian menjadi hak ayah tiri, setengah bagian menjadi hak ibu. Bagian ibu inilah yang diwariskan kepada anak-anaknya (saudara dan adik dari pernikahan kedua). Berkaitan dengan Status Rumah sebagai Harta Bersama dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi : (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam pasal ini menjelaskan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, walaupun sertifikat atas nama ayah tiri, rumah tersebut tetap dianggap harta bersama. Ayah tiri tidak dapat menjual rumah secara sepihak karena separuhnya adalah bagian ibu yang sudah menjadi harta warisan. Untuk mencegah peralihan hak tanpa persetujuan seluruh ahli waris, sebaiknya dokumen-dokumen seperti : foto sertifikat rumah, SK kematian, surat ahli waris dan PBB perlu disimpan dan nantinya jika dibutukan dapat sebagai dokumen awal pembuktian bahwa saudara adalah anak kandung dari alharhumah (dokumen kematian adalah bukti awal). Namun, untuk kepentingan hukum yang lebih kuat, saudara perlu mempunyai Salinan resmi sertifikat dari BPN (melalui permohonan riwayat tanah) dan Surat Keterangan Waris resmi dari notaris atau pengadilan karena dokumen ini akan menjadi dasar untuk mencegah peralihan hak tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang lebih mengikat. Selanjutnya pernikahan siri ayah tiri tidak mempengaruhi hak waris saudara terhadap bagian ibu. Hak waris saudara tetap melekat karena hubungan darah dengan ibu. Status hukum pasangan siri ayah tiri hanya berpengaruh pada hak-hak pihak yang menikah siri, bukan pada hak waris saudara. Untuk mengantisipasi agar rumah tidak dijual sepihak perlu ada bebera langkah hukum yang perlu dilakukan oleh saudara : • Preventif:  Ajukan blokir sertifikat di BPN dengan dasar adanya sengketa waris. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, dijelaskan bahwa pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas kehendak pihak yang berkepentingan untuk menjaga status quo tanah tersebut.  Ajukan penetapan ahli waris di pengadilan agama/negeri. • Represif:  Jika rumah tetap dijual, ajukan gugatan pembatalan peralihan hak karena tidak ada persetujuan seluruh ahli waris.  Mintakan penetapan pengadilan bahwa rumah tidak boleh dialihkan sebelum ada kesepakatan semua ahli waris. Namun sebaiknya upaya awal yang perlu saudara lakukan : • Segera buat Surat Keterangan Waris resmi. • Ajukan permohonan blokir di BPN agar sertifikat tidak bisa diproses jual-beli. • Jika ada tekanan, lakukan mediasi di pengadilan. • Dokumentasi yang ada sudah cukup sebagai dasar awal, tetapi perlu diperkuat dengan dokumen resmi dari BPN dan pengadilan. Disclamer : 1. Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan. 2. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI).