Langkah Hukum Menghadapi SMS Berisi Ancaman tanpa Dukungan dan Biaya

Terima kasih atas pertanyaan saudara Ann************* kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dijawab oleh Fabian Adiasta Nusabakti Broto, S.H (Penyuluh Hukum Madya) dan Febi Ardhianti, S.E.,M.H (Penyuluh Hukum Madya).Yth. Saudara Annisa Prabawati, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan keterangan yang Anda sampaikan, kami memahami bahwa saat ini Anda tengah mengalami tekanan psikologis akibat adanya pesan singkat (SMS) bernada ancaman yang ditujukan secara pribadi kepada Anda. Kami menangkap adanya rasa ketidakberdayaan karena merasa tidak memiliki pendukung dari kalangan otoritas maupun ketersediaan dana untuk menempuh jalur hukum. Meskipun sering muncul kekhawatiran mengenai sulitnya akses keadilan bagi masyarakat kecil, instrumen yuridis kita sebenarnya telah menyediakan ruang yang setara bagi setiap individu untuk mendapatkan perlindungan tanpa harus memiliki "orang kuat" di belakangnya.

Situasi yang Anda alami menyentuh aspek paling fundamental dalam kehidupan bernegara, yaitu hak setiap orang untuk merasa aman di tanah airnya sendiri. Hukum di Indonesia menganut asas persamaan di hadapan hukum, yang berarti setiap laporan wajib ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum tanpa melihat latar belakang sosial pelapornya. Keadilan bukan merupakan komoditas yang hanya bisa dibeli, melainkan hak asasi yang melekat pada diri Anda sejak lahir.

Prinsip perlindungan ini ditegaskan secara tertinggi dalam norma dasar negara kita sebagai benteng bagi warga negara dari segala bentuk intimidasi. Mengenai hal tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28G ayat (1) secara tegas mengatur bahwa:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Melihat pada realita yang Anda hadapi, ancaman melalui SMS tersebut merupakan bentuk gangguan nyata terhadap martabat dan rasa aman yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini berarti negara memiliki kewajiban untuk hadir memberikan proteksi hukum kepada Anda, terlepas dari seberapa besar kekuatan ekonomi yang Anda miliki saat ini.

Tindakan mengirimkan ancaman melalui media elektronik bukan lagi sekadar gangguan komunikasi, melainkan perbuatan pidana yang diatur secara spesifik agar pelaku tidak dapat mengelak dari jerat hukum. Di sinilah hukum hadir untuk membentengi Anda dari praktik intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa bisa bertindak sewenang-wenang. Regulasi terbaru kita telah memperketat sanksi bagi mereka yang menggunakan teknologi untuk menakut-nakuti orang lain.

Melihat pada aturan yang berlaku, setiap transmisi informasi yang mengandung muatan pengancaman dapat langsung diproses sebagai pelanggaran serius. Mengenai hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27B ayat (2) secara tegas mengatur bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancarnan pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

1. memberikan suatu barang yang sebagial atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
2. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Hal ini berarti jika kita melihat fakta SMS ancaman yang Anda terima, pelaku telah secara nyata melanggar batasan hukum yang ditetapkan oleh negara. Tindakan tersebut membawa konsekuensi pidana penjara paling lama 4 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (10) pada undang-undang yang sama. Berikut ini bunyi Pasal 45 ayat (10) :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancarnan pencemaran atau dengan ancalnan akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

1. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
2. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana.( Bunyi Pasal 45 Ayat (11).  Dengan demikian, Anda memiliki posisi tawar hukum yang kuat untuk menghentikan aksi pelaku melalui bantuan aparat penegak hukum.

Hukum pidana umum kita juga memberikan perlindungan menyeluruh terhadap perbuatan memaksa yang disertai dengan ancaman kekerasan. Asas legalitas yang kita anut memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh berada di atas hukum. Anda tidak memerlukan "orang kuat" sebagai pelindung, karena aturan hukum itu sendiri adalah kekuatan otoritatif yang akan bekerja untuk menjaga keselamatan Anda dari tekanan pihak luar.

Bedasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 483 berbunyi sebagai berikut :

1. Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancarnan pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

1. memberikan suatu Barang yang sebag'an atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
2. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban Tindak Pidana

Kutipan pasal tersebut bermakna bahwa setiap upaya memaksa yang dilakukan pelaku terhadap Anda melalui SMS ancaman adalah perbuatan melawan hukum. Fakta bahwa ancaman itu sampai ke tangan Anda sudah cukup menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan awal terhadap pengirim pesan tersebut.

Kekhawatiran Anda mengenai biaya penanganan perkara merupakan hal yang sangat manusiawi, namun hukum kita telah menyediakan solusi afirmatif bagi warga negara yang kurang mampu secara finansial. Negara mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk didampingi oleh tenaga ahli hukum dalam memperjuangkan hak-haknya. Ketiadaan biaya bukan lagi menjadi alasan bagi seseorang untuk terhalang dalam mencari keadilan di hadapan penyidik maupun pengadilan.

Jaminan akses terhadap keadilan ini diatur sedemikian rupa agar bantuan hukum dapat dinikmati oleh siapa saja yang membutuhkannya tanpa pungutan biaya sepeser pun. Mengenai hal tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Pasal 1 angka 1 secara tegas mengatur bahwa:

"Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum."

Melalui regulasi ini, Anda berhak mendapatkan pendampingan dari advokat yang bernaung di bawah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terakreditasi oleh negara. Bantuan ini mencakup konsultasi, penyusunan laporan, hingga pendampingan di kantor polisi, sehingga Anda tidak perlu lagi merasa sendirian atau terbebani oleh masalah biaya dalam menghadapi teror SMS tersebut.

Langkah pertama yang harus segera Anda ambil adalah melakukan inventarisasi bukti dengan melakukan tangkapan layar (screenshot) pada seluruh pesan ancaman yang diterima. Pastikan Anda tidak menghapus pesan aslinya dan mencatat nomor telepon pengirim serta waktu pengiriman secara mendetail. Dokumen digital ini adalah bukti vital yang akan menjadi pintu masuk bagi aparat untuk melacak identitas pelaku. Setelah bukti terkumpul, Anda dapat segera mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di kantor polisi terdekat untuk membuat pengaduan atau laporan polisi tanpa dikenakan biaya administrasi apa pun.

Apabila Anda merasa ragu menghadapi prosedur di kepolisian seorang diri, kunjungilah kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terdekat di wilayah Anda dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan. Mereka akan memberikan pendampingan secara profesional dan memastikan laporan Anda diproses sesuai prosedur tanpa adanya intimidasi balik dari pelaku. Anda juga bisa melaporkan nomor pengirim tersebut kepada penyedia layanan telekomunikasi atau melalui kanal pengaduan resmi pemerintah untuk dilakukan pemblokiran nomor secara permanen.

Sebagai langkah antisipasi akhir, sangat disarankan untuk memberitahu keluarga atau kerabat dekat mengenai situasi ini sebagai jaring pengaman sosial bagi Anda di lingkungan tempat tinggal. Jangan membalas pesan ancaman tersebut dengan nada yang sama agar posisi hukum Anda tetap terjaga sebagai pihak korban yang dirugikan. Demi menjaga akurasi pelaporan, pastikan setiap langkah yang Anda ambil dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pendamping hukum gratis agar hak-hak Anda terlindungi secara penuh sepanjang proses hukum berjalan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Disclaimer: Jawaban ini merupakan nasihat/pendapat hukum edukatif (bukan nasihat/pendapat hukum formal) yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jawaban ini tidak menggantikan jasa advokat dan oleh karenanya, tidak menciptakan relasi advokat-klien.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.