Pembuatan Surat Wasiat untuk Menegaskan Peralihan Hak atas Tanah kepada Istri dan Mencegah Sengketa Waris dengan Anak dari Pernikahan Sebelumnya

Terima kasih atas pertanyaan saudara Han*** kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dijawab oleh Fabian Adiasta Nusabakti Broto, S.H (Penyuluh Hukum Madya) dan Febi Ardhianti, S.E.,M.H (Penyuluh Hukum Madya)

Yth. Saudara Hanafi, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan.

Terkait pertanyaan Saudara, kami akan jelaskan terlebih dahulu mengenai beberapa konsep hukum. Istilah 'surat wasiat' (testamen) yang Saudara sebutkan, merujuk pada akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia. Namun, dari kronologi yang Saudara sampaikan, permasalahan utamanya adalah mengenai peralihan hak atas tanah yang terjadi saat ini (semasa Saudara hidup) dan pembuktian kepemilikannya untuk mencegah sengketa di kemudian hari, bukan murni pembagian waris setelah meninggal.

Permasalahan hukum yang Saudara hadapi dapat dikategorikan sebagai Peralihan Hak Atas Tanah dan Pembuktian Kepemilikan dalam rangka pencegahan sengketa waris di masa depan. Meskipun Saudara membeli tanah tersebut, faktanya Saudara telah menerima "ganti rugi" penuh dari bapak mertua Saudara, yang ditujukan agar kepemilikan beralih kepada istri Saudara. Secara hukum, jika tanah tersebut masih terdaftar atas nama Saudara, maka tanah itu dianggap sebagai aset Saudara. Apabila tanah itu diperoleh selama masa perkawinan, statusnya berpotensi menjadi harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang berbunyi: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Inilah risiko utamanya; jika status hukum tanah tidak diluruskan, maka saat Saudara meninggal dunia, bagian Saudara atas harta tersebut (termasuk tanah itu) akan menjadi warisan yang berhak dituntut oleh seluruh ahli waris Saudara, termasuk anak-anak dari pernikahan sebelumnya.

Menggunakan "surat wasiat" untuk menyatakan tanah itu bukan milik Saudara bukanlah solusi yang tepat dan berkekuatan hukum lemah untuk situasi ini. Wasiat baru berlaku setelah kematian, dan jika tanah itu masih atas nama Saudara, wasiat itu sendiri berpotensi digugat oleh ahli waris lain yang merasa haknya (atas legitieme portie atau bagian mutlak) dilanggar. Solusi yang paling kuat dan tuntas adalah melakukan peralihan hak secara formal saat ini juga, sesuai dengan fakta bahwa Saudara telah menerima ganti rugi. Perbuatan hukum yang paling tepat adalah memindahkan hak atas tanah tersebut dari nama Saudara ke atas nama istri Saudara. Untuk menjamin kekuatan hukum di kemudian hari, setiap peralihan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan akta otentik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah), yang berbunyi:

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya... hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT [Pejabat Pembuat Akta Tanah] yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Akta yang dibuat di hadapan PPAT (seperti Akta Jual Beli atau Akta Hibah) adalah akta otentik. Kekuatan pembuktian akta otentik ini sangat sempurna untuk melindungi istri Saudara dari gugatan di kemudian hari. Sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disebutkan:

"Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya... suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya..."

Artinya, jika peralihan hak ke istri Saudara didasarkan pada akta otentik, para ahli waris Saudara (anak-anak dari pernikahan sebelumnya) tidak dapat lagi menggugat keabsahan kepemilikan tanah tersebut.

Oleh karena itu, berikut langkah-langkah yang dapat anda lakukan:

1. Siapkan seluruh dokumen terkait: Sertifikat Asli tanah tersebut, KTP Saudara dan Istri, Kartu Keluarga, dan bukti pembayaran PBB terakhir.
2. Datanglah bersama istri Saudara ke kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah tersebut.
3. Jelaskan kronologi yang sebenarnya kepada PPAT, yaitu bahwa tanah tersebut (meskipun atas nama Saudara) telah diganti rugi oleh mertua Saudara dan dimaksudkan untuk menjadi hak milik istri Saudara.
4. PPAT akan membantu merumuskan akta yang paling tepat untuk situasi ini, kemungkinan besar adalah Akta Jual Beli (AJB) (dengan istri sebagai pembeli, untuk melegalkan "ganti rugi") atau Akta Hibah (Saudara menghibahkan kepada istri).
5. Setelah akta tersebut ditandatangani, PPAT akan mendaftarkan peralihan hak tersebut ke Kantor Pertanahan setempat untuk proses Balik Nama Sertifikat.
6. Setelah sertifikat tanah tersebut resmi terbit atas nama Istri Saudara, maka secara hukum tanah itu murni menjadi milik istri Saudara. Tanah itu tidak lagi menjadi bagian dari harta Saudara ataupun harta bersama, sehingga tidak dapat digugat sebagai warisan oleh siapapun di kemudian hari.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan.