Hak Waris Cucu atas Harta Peninggalan Nenek Ketika Ayah Telah Meninggal Lebih Dulu

Terima kasih atas pertanyaan saudara Irp********** kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dijawab Dijawab oleh Fabian Adiasta Nusabakti Broto, S.H (Penyuluh Hukum Madya) dan Febi Ardhianti, S.E.,M.H (Penyuluh Hukum Madya)

Yth. Saudara Irpan Ramadan, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan.

Terkait pertanyaan Saudara Irpan, kami akan jelaskan secara singkat mengenai konsep ahli waris pengganti. Dalam hukum waris di Indonesia, terdapat dua sistem utama, yakni berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bagi non-Muslim, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam. Keduanya mengakui konsep di mana seorang anak (cucu) dapat menggantikan kedudukan orang tuanya (anak dari pewaris) yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (kakek/nenek).

Permasalahan hukum yang Saudara hadapi adalah mengenai kedudukan hukum Saudara/i sebagai cucu dalam pembagian harta warisan nenek, di mana ayah Saudara (yang merupakan anak dari nenek) telah meninggal dunia lebih dahulu. Apabila keluarga Saudara beragama Islam, maka berlaku ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Status Saudara sebagai ahli waris disebut sebagai 'ahli waris pengganti'. Kedudukan ini diatur secara tegas dalam Pasal 185 ayat (1) KHI yang menyatakan: 

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali para ahli waris tersebut dalam pasal 173.”

Berdasarkan ketentuan ini, karena ayah Saudara (ahli waris) telah meninggal pada tahun 2008 lebih dahulu dari nenek Saudara (pewaris) yang meninggal pada tahun 2011, maka kedudukan ayah Saudara sebagai ahli waris secara hukum digantikan oleh Saudara (sebagai anaknya).

Apabila keluarga Saudara tunduk pada hukum perdata (non-Muslim), konsep serupa juga berlaku yang disebut 'plaatsvervulling' (penggantian tempat). Hak ini diatur dalam Pasal 842 KUH Perdata yang berbunyi: 

“Penggantian tempat dalam garis lurus ke bawah yang sah, diperbolehkan tanpa batas. Dalam segala hal, penggantian tempat seperti ini diperbolehkan; baik bila beberapa anak... mewaris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dari seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu...”. 

Sama halnya dengan KHI, ketentuan ini mengukuhkan hak Saudara (keturunan dari anak yang meninggal lebih dulu) untuk mewaris bersama-sama dengan ahli waris lain (misalnya, paman atau bibi Saudara). 

Dengan demikian, baik ditinjau dari KHI maupun KUH Perdata, status hukum Saudara adalah jelas, yakni Saudara berhak menerima warisan dari nenek Saudara. Posisi Saudara adalah menggantikan kedudukan almarhum ayah Saudara, dan berhak atas bagian warisan yang seharusnya diterima oleh ayah Saudara seandainya beliau masih hidup saat nenek Saudara meninggal dunia.

Konsekuensi hukumnya adalah Saudara harus dilibatkan dalam proses pembagian harta warisan nenek Saudara. Pembagian warisan yang tidak menyertakan Saudara sebagai salah satu ahli waris (pengganti) dapat berpotensi batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan. Solusi yang kami utamakan adalah jalur non-litigasi (musyawarah). 

Langkah-langkah yang dapat Saudara tempuh adalah: 

1. Siapkan dokumen-dokumen legalitas sebagai bukti, meliputi: Akta Kematian ayah Saudara, Akta Kematian nenek Saudara, Akta Kelahiran Saudara (untuk membuktikan hubungan dengan ayah), dan Kartu Keluarga (untuk membuktikan silsilah). 
2. Ajak seluruh ahli waris lainnya (misalnya paman dan bibi Saudara, atau ahli waris lain yang masih hidup) untuk melakukan musyawarah kekeluargaan. 
3. Dalam musyawarah tersebut, sampaikan dengan baik dan jelas mengenai kedudukan hukum Saudara sebagai ahli waris pengganti berdasarkan dasar hukum yang telah kami jelaskan. 
4. Apabila musyawarah mencapai mufakat mengenai pembagiannya, kami sarankan agar hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam 'Surat Kesepakatan Pembagian Waris' atau 'Akta Pembagian Harta Bersama' yang idealnya dibuat di hadapan Notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. 
5. Jika musyawarah mengalami kebuntuan, Saudara dapat meminta bantuan mediator, baik dari tokoh yang dihormati keluarga maupun mediator profesional, sebelum menempuh jalur hukum litigasi (pengadilan) yang merupakan opsi terakhir.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan.