Kendala memperoleh bantuan hukum gratis akibat syarat SKTM bagi pekerja kontrak berdomisili di Yogyakarta ber-KTP DKI Jakarta dalam perselisihan hubungan industrial dan dugaan retaliasi perusahaan

Terima kasih atas pertanyaan saudara Pan************* kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dijawab oleh Sudaryadi, S.AG., S.H., M.SI. (Penyuluh Hukum Madya) dan Nurhayati, S.H., M.SI. (Penyuluh Hukum Madya). Terima kasih telah berkonsultasi kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Memperhatikan langkah-langkah yang telah ditempuh oleh penanya sudah sesuai dengan prosedur mulai dari pengajuan perundingan bipartit, kemudian mengajukan pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan, dan selajutnya mengajukan permohonan pendampingan kepada Lembaga Bantuan Hukum yang telah terakreditasi Kementerian Hukum meskipun belum memperoleh hasil sesuai yang diinginkan, hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan anda sebagai penanya yang memungkinkan terjadi retaliasi atau semacam tindakan membalas atau membalas dendam dari perusahaan atas perlakuan yang dianggap merugikan perusahaan, sebenarnya tidak boleh terjadi karena itu merupakan hal yang dilarang, dan karyawan berhak untuk menggugat apa yang menjadi hak karyawan. Menurut Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

“ Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

a. kesempatan dan kesehatan kerja;

b. moral dan kesusilaan; dan

c. perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama“

Selanjutnya menurut Pasal 169 ayat (1) “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
2. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja

Setelah langkah-langkah yang anda tempuh belum mendapatkan apa yang diharapkan maka langkah selanjutnya adalah meminta bantuan hukum tetapi ditolak karena tidak bisa mendapatkan SKTM tetapi seharusnya hal ini tidak bisa terjadi apabila memang karyawan ini masuk katagori miskin dimana Organisasi Bantuan Hukum wilayah tempat kejadian perkara yaitu di Sleman Yogyakarta dimana karyawan tersebut bekerja dan mengalami ketidakadilan. Perlu kami sampaikan bahwa SKTM merupakan dokumen administratif yang digunakan untuk membuktikan kondisi ketidakmampuan ekonomi seseorang, khususnya untuk mengakses bantuan hukum gratis. Dalam konteks perselisihan ketenagakerjaan. Penolakan SKTM dengan alasan perbedaan alamat KTP tidak sejalan dengan ketentuan administrasi kependudukan, karena Pasal 13 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa KTP elektronik berlaku secara nasional dan tidak membatasi hak administratif seseorang berdasarkan wilayah tempat bekerja.Selain itu penolakan SKTM berdampak langsung pada tertutupnya akses pekerja terhadap bantuan hukum sehingga berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)

Adapun upaya yang dapat anda lakukan adalah  mengurus SKTM di daerah asal sesuai KTP, ATAU Mengurus Surat Keterangan Domisili dari RT/RW tempat tinggal sekarang, lalu mengajukan SKTM di kelurahan setempat. Selain itu, Langkah terakhir penanya melanjutkan permasalahan hukumnya  anda dapat meminta Bantuan Hukum kepada LBH (Lembaga Bantuan Hukum) lainnya yang tidak harus dengan syarat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yaitu melalui Jalur Probono. Jika perkara berlanjut ke pengadilan hubungan industrial anda dapat meminta bantuan hukum  di Posbakum di Pengadilan.

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat.

Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai informasi hukum, saran hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap serta tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan.

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang   Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang   Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum