Langkah Hukum Penagihan Utang Pinjaman Modal Proyek Berdasarkan Kwitansi yang Tidak Dilunasi Selama Bertahun-tahun

Dijawab oleh Ardhi Yudha, SH., MH.. (Penyuluh Hukum Madya) dan RR Yuliawiranti Subeno, S.H., C.N., M.H. (Penyuluh Hukum Madya). Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih, atas pertanyaan yang Saudari Revina sampaikan. Terima kasih sudah menjelaskan kronologi dengan jelas. Kasus seperti ini cukup sering terjadi, dan langkah yang tepat bisa membantu Ibu Saudari menagih haknya secara sah.. 1. Status Hukum dan Kekuatan Bukti Bukti berupa kwitansi pinjaman/penambahan modal usaha yang ditandatangani kedua pihak sudah termasuk alat bukti tertulis yang sah menurut hukum perdata (Pasal 1866 KUH Perdata). Selama kwitansi itu: • Ditandatangani oleh pihak yang berutang (atau yang mengakuinya); • Ada saksi dari kedua pihak; • Dan isi kwitansi menyebutkan jelas jumlah dan keperluan uang. Maka bukti itu cukup kuat untuk menggugat secara perdata. Meskipun di kwitansi tertulis “penambahan modal urugan tanah merah”, kalau bisa dibuktikan uang itu diberikan dalam bentuk pinjaman, bukan investasi atau bagi hasil, maka gugatan perdata karena wanprestasi (ingkar janji) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, masih bisa diajukan. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum, yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk menggantikan kerugian tersebut" Untuk dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi empat unsur utama: adanya perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian 2. Langkah Hukum yang Bisa Ditempuh A. Somasi (Peringatan Tertulis) Kirim somasi resmi melalui pengacara atau bisa dibuat sendiri. • Isinya menuntut pelunasan dalam waktu tertentu (misal 14 hari). • Dikirim lewat pos tercatat atau kurir agar ada bukti penerimaan. • Jika tidak digubris, maka lanjut ke langkah B. B. Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Dasar hukumnya : Wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang dasar hukum penggantian biaya, kerugian, dan bunga (wanprestasi) karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Tuntutannya bisa berupa: • Pengembalian pokok Rp193 juta + Rp35 juta, • Bunga atau denda keterlambatan (jika ada), • Biaya perkara. Saudari bisa menggugat secara perorangan (pro se) atau melalui pengacara. Karena kasus ini sudah berjalan 6 tahun, belum kedaluwarsa → gugatan perdata masih bisa diajukan (masa daluwarsa utang perdata umumnya 30 tahun, Pasal 1967 KUH Perdata). C. Jalur Pidana (opsional dan hati-hati) Saudari bisa melaporkan permasalahan tersebut pihak berwajib, jika ada indikasi penipuan atau penggelapan. Misalnya: • Dari awal pelaku tidak berniat mengembalikan uang, • Menggunakan identitas palsu atau proyek fiktif, • Ada unsur tipu daya (janji palsu, manipulasi data proyek). Kalau hanya gagal bayar tanpa niat menipu di awal, maka biasanya polisi tidak bisa memproses karena termasuk ranah perdata, bukan pidana. 3. Tentang Pengacara dan Biaya Biaya pengacara bervariasi tergantung daerah dan nilai perkara. Di Indonesia, tidak ada regulasi yang mengatur tarif baku pengacara, artinya setiap pengacara menetapkan tarif sendiri, tergantung: • Kompleksitas kasus • Lokasi • Jam terbang / reputasi • Jumlah sidang • Waktu yang dibutuhkan • Risiko kasus Namun Anda bisa mendapat bantuan hukum gratis melalui: a. Pos Bantuan Hukum yang ada di setiap desa/kelurahan, jika tidak mampu maka bisa mendapat bantuan hukum gratis sesuai UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum b. Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di setiap Pengadilan Negeri, c. LBH (Lembaga Bantuan Hukum) setempat, d. atau Organisasi Advokat yang punya program pro bono. Persyaratan yang saudari harus lengkapi biasanya adalah sebagai berikut : • Melampirkan fotokopi KTP, KK, surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan (jika ingin bantuan gratis), • Bukti-bukti (kwitansi, saksi, dan kronologi). 4. Bukti yang perlu disiapkan Sebelum datang ke Pengadilan atau Posbakum, saudari harus menyiapkan : a. Kwitansi asli dan salinannya (193 juta dan 35 juta), b. Bukti penyerahan uang (kalau ada, misalnya transfer atau saksi), c. Fotokopi KTP Ibu Saudari, d. Kronologi tertulis, e. Nama dan alamat pihak yang berutang, f. Data saksi (anak pengutang dan saksi Ibu Saudari). 5. Saran dan masukan : • Mulai dengan somasi resmi → kadang ini cukup membuat pihak lawan mau membayar. • Jika tidak juga ada itikad baik → lanjut ke gugatan perdata. • Hindari dulu laporan pidana kecuali benar-benar ada unsur tipu daya (karena bisa ditolak polisi bila hanya wanprestasi). Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat, terima kasih. Disclamer : Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum : 1. KUH Perdata. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum