Analisis Dugaan Penggelapan Sepeda Motor Titipan dan Langkah Hukum Pelaporan serta Pembuktian

Terima kasih atas pertanyaan saudara Ade******** kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dijawab oleh Safril Nurhalimi, SH.,MH (Penyuluh Hukum Madya) dan RR Yuliawiranti Subeno, S.H., C.N., M.H. S.H., M.SI. (Penyuluh Hukum Madya)

Terimakasih sebelumnya kami ucapkan kepada klien yang telah bertanya dan berkonsultasi kepada tim konsultan hukum-penyuluh hukum BPHN.

Terkait permasalahan hukum yang disampaikan oleh klien, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum, penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud aslinya (Pasal 1694 KUHPerdata):
   a. Penitipan Sukarela. Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan (Pasal 1699 KUHPerdata). Penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian-perjanjian.
   b. Penitipan Terpaksa. Yang dinamakan penitipan terpaksa adalah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seseorang karena timbulnya suatu malapetaka, misalnya: kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir dan lain-lain peristiwa yang tak disangka (Pasal 1703 KUHPerdata). Penerima titipan tidak bertanggungjawab tentang peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disangka (force majuer) terhadap barang titipan tersebut, kecuali jika memang si penerima titipan lalai dalam mengembalikan barang yang dititipkan. Pentipan terpaksa juga tidak hanya ada pada peristiwa yang tidak dapat disangka, melainkan ada contoh yang dapat dinyatakan sebagai penitipan terpaksa yaitu: Barang-barang Tamu dianggap sebagai bentuk penitipan terpaksa kepada pengurus Losmen dan Penginapan. Sebagaimana pada Pasal 1709 meletakkan tanggungjawab kepada pengurus rumah penginapan dan penguasa losmen terhadap barang-barang para tamu, yaitu memperlakukan pengurus rumah penginapan atau penguasa losmen tersebut sebagai orang yang menerima titipan barang
   c. Sekestrasi. Sekestrasi adalan penitipan barang ke pihak lain (ketiga) ada saat ada perselisihan antara kedua belah pihak, dengan persetujuan secara sukarela dari salah satu pihak atau kesepakatan bersama. Dan kemudian setelah perselisihan itu diselesaikan, pihak ketiga wajib mengembalikan barang tersebut kepada siapa yang dinyatakan berhak. Penitipan ini ada yang terjadi dengan persetujuan dan ada pula yang dilakukan atas perintah hakim atau Pengadilan (Pasal 1730 KUHPerdata).
2. Menitipkan barang adalah tindakan yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika barang yang dipinjam tidak dikembalikan, hal ini dapat menimbulkan masalah hukum. Hal terbaik yang dapat dilakukan adalah membuat perjanjian tertulis sebelum meminjam barang dan mencatat riwayat peminjaman. Dan klien telah sudah memiliki bukti berupa percakapan WhatsApp, foto KTP yang bersangkutan, serta bukti saat penyerahan motor. Namun jika barang yang klien titipkan tidak dikembalikan, penting untuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku. Pastikan klien memiliki bukti penitipan dan telah melakukan upaya yang wajar untuk mendapatkan kembali barang tersebut. Jika semua upaya gagal, Klien dapat melapor ke polisi atau mengambil tindakan hukum lainnya.
3. Jika ternyata Sdr Sarwanto menggadaikan barang milik klien tanpa izin merupakan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum yang serius. Secara perdata, tindakan ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat menyebabkan batalnya perjanjian gadai.
4. Secara pidana, pelaku yang menggadaikan barang milik orang lain dapat dijerat dengan pasal penggelapan, penipuan, atau pencurian tergantung pada bagaimana barang tersebut diperoleh dan digunakan dalam transaksi gadai.
5. Konsekuensi Hukum. Tindakan menggadaikan barang milik orang lain tanpa izin dapat berujung pada konsekuensi hukum, baik secara perdata maupun pidana.
6. Dugaan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) memang relevan dan dapat diterapkan, dengan catatan bahwa klien dapat membuktikan unsur “penguasaan yang semula sah namun kemudian disalahgunakan” Jika terbukti melakukan penggelapan (Pasal 372 KUHP), pelaku dapat dipidana hingga 4 tahun penjara.
7. Unsur-unsur yang harus terbukti: a. Barang milik orang lain → sepeda motor milik klien (meski masih kredit, secara hukum klien adalah pemegang hak guna sementara, leasing pemilik fidusia), b. Ada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan → awalnya motor klien titipkan secara sukarela, jadi penguasaannya sah, c. Kemudian disengaja untuk dimiliki atau tidak dikembalikan → menolak mengembalikan tanpa alasan sah memenuhi unsur melawan hukum. d. Ada niat untuk menguasai secara melawan hukum → bisa ditunjukkan dari sikap tidak kooperatif, menghindar, atau menyembunyikan kendaraan.
8. Salah satu langkah hukum awal yang bisa dilakukan adalah melayangkan somasi I dan II sebagai upaya untuk kembali mendapatkan hak. Tujuannya: sebagai itikad baik dan bukti tambahan bahwa klien sudah berupaya damai. Akan tetapi apabila hal tersebut tidak di respon oleh terduga, maka langkah selanjutnya dengan membuat laporan polisi. Namun, banyak masyarakat yang belum memahami prosedur atau tahapan awal dalam melaporkan kasus penggelapan secara resmi.
9. Berikut kami jelaskan tahapan awal dalam membuat laporan polisi atas kasus dugaan tindak pidanapenggelapan:a) Kumpulkan Bukti dan Data Pendukung. Langkah pertama dan paling penting sebelum melapor adalah mengumpulkan bukti-bukti kuat yang mendukung dugaan penipuan atau penggelapan. Bukti ini dapat berupa:Perjanjian tertulis atau nota kesepahaman, Bukti transfer atau transaksi keuangan, Bukti chat atau rekaman komunikasi, Identitas pelaku/alamat pelaku, Saksi jika ada. b) Semakin lengkap bukti yang klien miliki, semakin besar kemungkinan laporan klien diproses lebih cepat oleh pihak kepolisian dan mempermudah dalam proses tersebut., 

10. Koordinasi dengan Leasing, Karena motor masih kredit:

• Beritahukan pihak leasing (pemegang BPKB) bahwa motor sedang bermasalah secara hukum agar tidak disalahgunakan untuk pengalihan.
• Leasing biasanya akan mendukung, karena kendaraan merupakan objek jaminan fidusia mereka.
• Klien tetap aman secara hukum, karena hubungan hukum penitipan (titipan sementara) bisa dibuktikan dengan:
• Bukti percakapan yang menunjukkan adanya kesepakatan penitipan.
• Bukti foto penyerahan motor dan KTP.
• Saksi (jika ada yang melihat saat penyerahan).

11. Pasal 1694 s.d 1702 KUHPerdata mengatur tentang perjanjian penitipan (bewaargeving) dan hukum tidak mewajibkan bentuk tertulis untuk sahnya perjanjian, cukup ada kesepakatan dan bukti pendukung.

Demikian jawaban konsutasi hukum ini kami sampaikan, semoga bermanfaat dan Terima kasih

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan.