Ancaman Pelaporan Zina terhadap Ibu Hamil yang Menikah Siri dengan Pria Beristri dan Perlindungan Hak Anak yang Dikandung

Dijawab oleh: Kartika Belina, S.I.Kom. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Sebelumnya terimakasih untuk pertanyaan yang Saudara sampaikan dan ijinkan kami dapat memberikan jawaban berdasarkan landasan hukum yang ada, namun sebelumnya terkait permasalahan Saudara , apakah pernah juga sebelumnya dimintakan kepada pihak pria , suami siri Saudara untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan , dengan mengutarakan maksud agar kedua belah pihak sama – sama mendapatkan solusi yang terbaik dikarenakan Saudara juga mengandung anak dari pria tersebut, darah dagingnya sendiri dan saat melakukannya meskipun salah dikarenakan atas dasar suka sama suka, sekiranya dapat dijelaskan secara baik-baik juga ada perwakilan yang dituakan di lingkungan Saudara dan sang pria agar dapat menerangkan dengan lebih bijaksana sehingga anak juga ke depannya dapat menerima mental perkembangan yang harapannya akan baik, begitupun dengan Saudara dalam melaksanakan kehidupan selanjutnya. Berikutnya , kami juga akan menjelaskan terkait landasan dasar hukumnya terkait pernikahan siri : 1. Meski nikah siri dalam Islam dinyatakan sah, namun hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum nikah siri. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang- undangan yang berlaku. Kemudian, pada bagian Penjelasan Umum nomor 4 (b) UU Perkawinan, diterangkan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 2. Dalam pernikahan siri, tidak ada surat nikah siri. Artinya pernikahan ini tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensinya, istri siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Nantinya, pengurusan warisan atau harta gono gini saat cerai tidak dapat dilakukan. Konsekuensinya, istri siri tidak dapat menuntut apa pun. 3. Di mata hukum, anak hasil nikah siri tidak dapat disebutkan sebagai anak yang “sah”. Status anak hasil nikah siri sama halnya dengan anak di luar kawin. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. 4. Lebih lanjut, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinanjo. Pasal 100 KHI menerangkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, kecuali ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum dapat membuktikan dapat membuktikan adanya hubungan darah sebagai ayahnya. 5. Penting untuk diketahui, anak hasil nikah siri tetap bisa mendapatkan akta kelahiran. Akan tetapi, di dalam akta tersebut, nama yang tercantum hanya nama dari ibunya semata. Agar anak hasil nikah siri diakui ayahnya, diperlukan ketetapan pengadilan atas pengakuan dari sang ayah atas anak tersebut. Selama putusan pengadilan akan pengakuan sang anak belum didapat, hubungan ayah dan anak hasil nikah siri belum diakui. Alhasil  anak tidak berhak atas warisan  dari ayahnya. Dari segi hukum Islam, saat diakui, anak dari pernikahan siri hanya berhak atas wasiat wajibah. Sedangkan menurut  Pasal 863 KUH Perdata , bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang. Sebaiknya, Saudara dapat melaporkan pernikahan siri Saudara ke Pengadilan Agama dengan isbat nikah secara segera untuk mencegah munculnya masalah. Isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Isbat nikah dimungkinkan jika ada alasan-alasan atau kebutuhan yang telah ditetapkan. Alasan- alasan ini diatur dalam  KHI.  Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (3) KHI menerangkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 1. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 2. hilangnya akta nikah; 3. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 4. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan; dan 5. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan. Permohonan isbat nikah dapat diajukan oleh suami, istri, anak, atau wali nikah. Akan tetapi, menurut  Pengadilan Agama Tigaraksa , ada syarat-syarat yang mengatur pengajuannya. Apabila suami dan istri masih hidup, keduanya harus menjadi pihak yang mengajukan permohonan. Lalu, jika salah satu pasangan telah meninggal dunia, pihak yang masih hiduplah yang mengajukan permohonan. Selanjutnya, ketidakhadiran pihak tergugat/termohon dalam perkara isbat nikah untuk perceraian tidak mempengaruhi penyelesaian perkara. Nantinya,  setelah isbat nikah  ditetapkan, perkawinan akan dianggap sah dan berkekuatan hukum. Penetapan pengadilan kemudian dijadikan dasar penerbitan akta nikah oleh KUA. Pasangan memiliki hubungan hukum serta timbul hak dan kewajiban di antara mereka, seperti harta perkawinan dan kewarisan. Sehubungan dengan itu, pasangan tidak lagi perlu khawatir akan status anak karena anak akan dipandang sebagai anak sah dan dimudahkan pengurusan akta kelahirannya.  Kemudian Saudara juga dapat melakukan Pernikahan Ulang Pernikahan ulang dilakukan dengan layaknya pernikahan menurut Agama Islam. Namun demikian pernikahan harus disertai dengan pencatatan pernikahan oleh pejabat yang berwenang pencatat pernikahan seperti kantor urusan agama (KUA). Pencatatan pernikahan ini penting agar ada status dalam pernikahan yang dilakukan. Namun demikian kedudukan status anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan akan dianggap anak diluar nikah, hal ini dikarenakan pernikahan ulang tidak berlaku surut terhadap kedudukan status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karena itu, hal ini memiliki akibat hukum mengenai akte kelahiran, anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar nikah. Sebaliknya anak yang lahir setelah kawin ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam pernikahan. b. Menurut Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan hukum untuk anak yang lahir dari hasil pernikahan siri diatur oleh Pasal 43 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu mengatur sebagai berikut: 1). Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 2). Kedudukan anak tersebut angka 1 diatas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, namun demikian dalam hal ini tetapi juga tidak akan menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya karena bagaimanapun juga anak tersebut di lahirkan atas adanya hubungan antara seorang laki-laki dan wanita. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, yang menyatakan Pasal 43 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”, Akhirnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, yang pada akhirnya hak-hak anak luar kawin dapat dilindungi secara hukum dan perundang-undangan. c. Saudara dapat juga menyelesaikan secara Musyawarah Kekeluargaan Suatu keluarga merupakan salah satu harta paling berharga atau bernilai yang dimiliki manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui suatu keluarga inilah dapat merasakan kehangatan, kenyamanan, kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keluarga juga menjadi tempat untuk berlindung di segala kondisi. Makna nilai kekeluargaan adalah sesuatu sistem, sikap serta kepercayaan yang secara sadar ataupun tidak sadar dapat mempersatukan anggota keluarga pada suatu budaya. Nilai kekeluargaan ini juga menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan norma serta etika di dalam lingkungan keluarga. Di samping itu, makna nilai kekeluargaan juga mencakup kualitas yang paling penting dalam sebuah keluarga. Adapun nilai-nilai keluarga yang harus diterapkan ialah nilai-nilai sosial, budaya, agam, dan cinta tanah air serta berbagai macam sikap yang baik dan benar saat menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap suami atau isteri akan selalu menginginkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut, dalam hal ini tidak jarang suami atau isteri melakukan apa saja dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Harapan suatu keluarga tersebut dapat dicapai apabila setiap suami atau isteri di dalam suatu keluarga berusaha menerapkan makna nilai kekeluargaan. Sistem nilai kekeluargaan yang pertama ialah penerimaan dan kasih sayang. Setiap anggota keluarga berkewajiban untuk mengasihi, menyayangi dan menerima anggota keluarga lainnya. Apabila setiap keluarga senantiasa menerapkan nilai kekeluargaan ini maka anggota keluarga akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Setiap keluarga juga harus memiliki nilai rasa tanggung jawabnya masing-masing. Anggota keluarga diwajibkan untuk senantiasa bertanggung jawab dengan anggota lainnya. Di mana ketika salah satu anggota keluarga memiliki masalah, maka anggota lainnya bersedia untuk membantu dan bertanggung jawab turut serta menyelesaikannya. Sistem nilai ini di dalam suatu keluarga itu merupakan suatu konsepsi yang dianggap penting sekali sehingga dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, untuk perumusan model perlindungan hukum terhadap anak dan isteri akibat perceraian dalam pernikahan siri diadakanlah musyawarah secara kekeluargaan selama terjadinya pernikahan siri dari keluarga besar kedua pasangan suami isteri yang menghasilkan ketentuan berupa: pemberian, hadiah, hibah, hibah wasiat, dan suransi. Kemudian terkait pasal pengancaman yang dilakukan oleh istri dari suami siri Saudara, sebagai berikut : Pasal pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sementara itu,  pasal pengancaman dalam KUHP Baru  diatur dalam Pasal 483 UU 1/2023 yang menerangkan bahwa dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp200 juta), setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: 1. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau 2. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Pengancaman ini dituntut dengan adanya pengaduan orang yang terkena kejahatan. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE mengatur mengenai tindakan pengancaman melalui media informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tercantum dalam Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU No.19/2016 serta Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (4) UU No.19/2016 yang berbunyi: Pasal 29 UU ITE Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 45B UU No.19/2016 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Pasal 27 ayat (4) UU ITE Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Pasal 45 ayat (4) UU No.19/2016 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam Pedoman Implementasi Pasal tertentu dalam UU ITE, khususnya dalam pedoman implementasi Pasal 27 ayat (4) serta Pasal 29, telah dijelaskan bahwa: Pasal 27 ayat (4) Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pasal-Pasal Tertentu dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, norma pidana di Pasal 27 Ayat 4 mengacu pada Pasal 368 KUHP. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 27 Ayat 4, bentuk perbuatan yang bisa jatuh pada norma pidana Pasal ini hanyalah ancaman kekerasan. Pasal 29 Bentuk dari pengancaman itu sendiri yang dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari pesan, surat elektronik, gambar, suara, video, tulisan, dan/atau bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik lainnya. Lebih lanjut mengenai pedoman implementasi Pasal 29 UU ITE pada bagian huruf d telah dijelaskan bahwa ancaman berpotensi untuk diwujudkan, meskipun hanya dikirimkan 1 (satu) kali dan pada bagian huruf i telah menjelaskan bahwa Pasal 29 UU ITE merupakan delik umum. Dalam pelaporannya, korban tidak harus melakukannya sendiri. Demikian jawaban dan penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana keputusan pengadilan.   Dasar Hukum: 1. Undang- undang perkawinan di indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). 2. Kompilasi Hukum Islam 3. KUHPerdata No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 4. Undang – Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Mohon kepada Saudara untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1