Legalitas Pemasangan Pagar pada Lahan Fasilitas Sosial di Area Masjid Jami Al Muhajirin Pondok Cituis Indah

Dijawab oleh: Nurhayati, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaan Saudara Yudi kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang pemagaran lahan fasos.Terkait dengan Fasum dan fasos dapat dilihat ketentuan Pasal 47 Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (UU PKP) yang menyatakan bahwa: “Prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah, dalam pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebelumnya telah dilakukan berbagai tahapan dimulai dari tahap awal sampai pengelolaan. Pasal 2 dan Pasal 11 Permendagri tersebut menyatakan bahwa : Pasal 2 : Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman. Pasal 11: (1) Pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 yang dibangun oleh pengembang. (2) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: 1. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan 2. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. (3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut b dilakukan: 1. Secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau 2. Sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut kami berasumsi pihak pengembang komplek perumahan anda telah menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman kepada pihak pemerintah daerah. Selanjutnya dalam Pasal 22 (1) Permendagri menyatakan bahwa : (1) Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan. (2) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dalam hal Pemerintah daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola. (4) Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terkait permasalaahan yang anda sampaikan bahwa terhadap fasilitas sosial rumah ibadah masjid yang ingin dipagar sebaiknya di musyawarahkan bersama antara perwakilan Pemda, warga dengan pengurus DKM. Perlu diperhatikan pula bahwa seluruh Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan yang memenuhi syarat: a. Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah; b. Keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan c. Ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum anda, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum: - Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.