Sengketa Pembatalan Jual Beli Tanah Tanpa Perjanjian Tertulis, Pengembalian Panjar, dan Tuntutan Ganti Rugi Pembersihan Lahan

Dijawab oleh: Teguh Ariyadi, S.Sos., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaannya. Saudara Sherlin Sebelum menjawab pertanyaan Saudara, perlu dipahami terlebih dahulu tentang syarat sahnya suatu persetujuan. Syarat sahnya suatu persetujuan diatur dalam Bagian 2 Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau disingkat KUHPer yang menyatakan : “ Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.” Persetujuan jual beli tanah dengan pembeli A sebagaimana yang Saudara sebutkan, secara hukum sah karena telah memenuhi syarat sahnya suatu persetujuan. Demikian dengan pembatalan jual beli tanah tersebut. Pembatalan jual beli tanah tersebut juga sah karena kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini diatur dalam bagian 3 Akibat Persetujuan Pasal 1338 KUHPer : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Masalahnya adalah persetujuan jual beli tersebut tidak mencantumkan masalah pembersihan lahan. Pembeli A, karena sudah memberi panjer, menganggap bahwa tanah tersebut sudah menjadi miliknya sehingga merasa berhak melakukan pembersihan lahan. Di sisi lain, karena belum dibayar lunas, Saudara Sherlin masih merasa memiliki atas tanah tersebut sehingga menganggap pembeli A belum mempunyai hak apapun terhadap tanah tersebut termasuk hak melakukan pembersihan lahan. Dalam hal ini terdapat perbedaan dalam mengartikan perjanjian jual beli yang telah dibuat bersama. Secara hukum, jika suatu perjanjian memiliki dua arti, maka harus dipilih kemungkinan yang dapat dilaksanakan bersama. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian jual beli tersebut tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jika pilihan yang diambil tidak mungkin dapat dilaksanakan kedua belah pihak, maka perjanjian tentu tidak akan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1344 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan.” Oleh karena itu, kami sarankan agar Saudara Sherlin melakukan pembicaraan kembali dengan pembeli A untuk mecari jalan keluar yang mungkin dapat dilaksanakan. Kami berharap Saudara dan pembeli A dapat saling memahami kedudukan serta hak dan kewajiban masing-masing sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Demikian penjelasan kami dalam upaya menyelesaikan masalah yang Saudara hadapi. Semoga ini bisa membantu Saudara. Disclaimer: Perlu kami sampaikan pula bahwa ini adalah pendapat hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan/penetapan pengadilan. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan memberikan penilaian *Sangat Baik* atas layanan konsultasi hukum gratis yang telah kami berikan dengan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih