Status Hukum Pesan WhatsApp dan Tuntutan Ganti Rugi Pasca Kesepakatan Damai Kecelakaan Lalu Lintas

Dijawab oleh: Lisa Noviana, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Hukum perdata dan hukum pidana tidak mengatur secara eksplisit mengenai perbuatan mertua menghalang-halangi suami untuk bertemu istrinya. Apabila anda ingin mengajukan gugatan perdata, permasalahan anda itu bukan merupakan perkara perdata karena gugatan dalam perdata terdiri dari gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Permasalahan anda tidak masuk ke dalam gugatan wanprestasi karena gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya perjanjian timbal balik antara pihak-pihak dalam perjanjian. Sedangkan pada gugatan PMH, perbuatan tersebut harus memenuhi beberapa unsur yaitu: Adanya perbuatan melawan hukum, diantaranya: a.    bertentangan dengan undang-undang; b.    melanggar hak orang lain; c.    bertentangan dengan kewajiban hukumnya; atau d.    bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. adanya unsur kesalahan; adanya kerugian; dan adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan. Tujuan dari gugatan PMH ini adalah untuk mendapatkan ganti rugi (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan permasalahan anda tidak memiliki keterkaitan dengan permintaan ganti rugi. Bila dilihat dari kaca mata pidana, yang bisa dilakukan adalah melakukan tuntutan pidana berdasarkan “perbuatan tidak menyenangkan” yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 Kitab ndang-Undang Hukum Pidana: “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;” Perlu kami jelaskan lebih lanjut bahwa frasa “perlakuan yang tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. MK menyatakan bahwa frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, bunyi Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menjadi: “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”   Jika ingin menggunakan pendekatan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP atas permasalahan anda, maka harus memenuhi setidaknya salah satu unsur dari kedua unsur pada pasal tersebut yaitu adanya ancaman kekerasan atau kekerasan. Saran kami, sebaiknya anda menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan atau menggunakan jasa mediator. Mengajukan gugatan merupakan cara terakhir apabila cara kekeluargaan tidak berhasil. Demikian dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Disclaimer : jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai nasihat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan memberikan penilaian *Sangat Baik* atas layanan konsultasi hukum gratis yang telah kami berikan dengan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih