Keabsahan Pembebanan Biaya Penanganan Penarikan Kendaraan oleh Leasing kepada Konsumen

Dijawab oleh: Safril Nurhalimi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan Shendy Kunaefi dari Jawa Barat terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara on line. Terkait dengan permasalahan/pertanyaan hukum yang anda tanyakan kepada kami, maka kami akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait berdasarkan informasi dan kronologis kejadian peristiwanya yang telah kami terima dari anda Kendaraan bermotor biasanya dijadikan jaminan ketika seseorang melakukan kredit pembelian kendaraan. Jaminan tersebut menjadi syarat agar debitur (pembeli) bisa memenuhi kewajibannya untuk membayarkan angsuran pada kreditur (perusahaan pinjaman/leasing) sesuai dengan perjanjian. Bagi debitur yang tak bisa memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kepada kreditur. Akibatnya, kreditur melakukan penarikan kendaraan yang dijadikan jaminan atas tidak terpenuhinya kewajiban debitur sesuai waktu yang disepakati bersama.  Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak milik suatu benda dikarenakan kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah jaminan atas benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud dan benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan. Harus ada dua pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia yaitu debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai penerima fidusia. Ketika debitur melakukan cidera janji, maka benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut bisa dieksekusi oleh penerima fidusia atau kreditur. Namun, pihak kreditur juga perlu melakukan beberapa prosedur penarikan kendaraan terlebih dulu. Namun, seiring dengan berjalannya waktu penafsiran fidusia memiliki perbedaan dalam proses penarikan jaminan fidusia ketika terjadi kredit macet. Sebagian orang memiliki penafsiran bahwa ketika kredit macet penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor harus melalui Pengadilan, sebagian menganggap bahwa berdasarkan undang-undang pemilik benda memiliki wewenang untuk melakukan penarikan sendiri oleh debt collector. Aturan hukum penarikan kendaraan bermotor terkait jaminan fidusia tertuang dalam beberapa  peraturan sebagai berikut; a. Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran jaminan Fidusia b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan c. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Dalam proses penarikan kendaraan, bisa dilakukan ketika debitur sudah melewati dua kali waktu angsuran. Namun sebelum itu akan ada aturan kembali apakah debitur akan mencicil dengan waktu atau jadwal yang berbeda atau memutuskan kontrak. Pemutusan kontrak itulah yang bisa membuat leasing menarik kendaraan atau jaminan fidusia. Dalam upaya penarikan tersebut, perusahaan leasing harus menggunakan tenaga penagih yang sudah bersertifikasi profesi dari lembaga yang ditunjuk Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Jadi bukan sembarangan orang yang bisa melakukan penarikan kendaraan tersebut. Prosedur penarikan kendaraan leasing tidak hanya berhenti pada tahap penarikan saja. Setelah upaya penarikan, perusahaan leasing memberikan tenggang waktu selama 2 minggu untuk debitur menebus kendaraan tersebut. Jumlah yang harus ditebus akan disesuaikan dengan sisa tunggakan angsuran beserta denda dan bunga yang harus dibayarkan. jika sudah lebih dari jangka waktu yang diberikan tersebut debitur masih belum bisa menebusnya, maka perusahaan leasing akan melakukan lelang pada kendaraan atau jaminan fidusia tersebut. Nah, terkait besaran biaya yang harus dibayarkan oleh debitur sebagai tebusan kendaraan yang sudah ditarik/sudah ditangan leasing karena penitipan oleh pembeli ini, anda harus mengecek kembali perjanjian leasing yang sudah dilakukan sebelumnya. Apakah ada ketentuan mengenai biaya tarik mobil leasing tersebut? Jika ya, maka kamu harus mengikuti ketentuan tersebut karena sudah disepakati bersama dalam surat perjanjian.  Perhatikan juga berapa besaran biaya tarik mobil yang harus dibayarkan. Jika sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama, maka kamu wajib membayar biaya tarik mobil dengan besaran yang sesuai ketentuan berlaku. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata. Selain menghitung  simulasi kredit , pastikan bahwa ketentuan mengenai biaya tarik mobil dan besarannya tercantum secara tertulis di dalam surat perjanjian. Sebab, bila hanya tercantum secara lisan, maka mungkin akan menyulitkan kamu pada saat pembuktian di sidang pengadilan nantinya. Setiap leasing memiliki ketetapan biaya tarik mobil yang berbeda. Jangan sampai kamu tidak mengetahui besaran bunga dan denda bila terjadi kemacetan pembayaran.  Maka dari itu, kamu harus benar-benar teliti dalam membaca isi perjanjian sebelum mengajukan kredit mobil pada pihak leasing, meskipun tulisan dalam perjanjian tersebut kecil-kecil dan banyak. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan, termasuk penarikan mobil secara paksa serta biaya penarikan yang harus dibayarkan ini.  Jika jumlah yang harus dibayarkan ternyata melebihi perjanjian. Anda bisa mendapatkan hak advokasi karena dilindungi UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan bisa diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum – referensi:  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen  UU Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia  Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran jaminan Fidusia  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan  Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 mengenai Jaminan Fidusia Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer - Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. - Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.