Penolakan Mutasi Kerja ke Daerah Lain karena Tidak Ada Klausul Mutasi dalam Perjanjian Kerja

Dijawab oleh: Safril Nurhalimi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan Andriano dari PAPUA terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara on line. Terkait dengan permasalahan/pertanyaan hukum yang anda tanyakan kepada kami, maka kami akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait berdasarkan informasi dan kronologis kejadian peristiwanya yang telah kami terima dari anda Pada dasarnya sah-sah saja penolakan mutasi asalkan memang sebelumnya tidak ada klausul penyimpangan dalam perjanjian kerja berkenaan mutasi itu. Bilamana pengusaha memaksa melakukan mutasi tanpa adanya persetujuan pihak lainnya (karyawan), kemungkinan yang bisa terjadi, antara lain adalah bahwa pelaksanaan mutasi (tanpa kesepakatan) dapat diartikan sebagai pengusaha telah memerintahkan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan, sementara karyawan hanya bersedia bekerja sesuai dengan isi perjanjian kerja. Konsekuensinya, jika karyawan menolak, bisa menjadi perselisihan hak (norma) bilamana karyawan tetap bertahan pada pendiriannya. Demikian juga konsekuensi lainnya, karyawan mempunyai hak memohon pengakhiran hubungan kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf e UU Ketenagakerjaan dengan alasan karyawan telah diperintahkan untuk bekerja di luar dari pekerjaan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja.   Jika Anda bekerja di luar yang diperjanjikan akibat mutasi, karena diatur di dalam PP, Perjanjian Kerja, atau Perjanjian Kerja Bersama, maka apabila ada perselisihan di antara buruh dan pengusaha mengenai mutasi sepihak, perselisihan tersebut termasuk dalam perselisihan hak.  Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Soal langkah hukum, Anda sebagai pekerja dapat menempuh upaya bipatrit, yaitu membicarakan secara musyawarah terlebih dahulu mengenai masalah ini antara pengusaha dan pekerja. Penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling lambat 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila perundingan bipartit ini gagal atau pengusaha menolak berunding, maka penyelesaian kemudian ditempuh melalui jalur tripartit yaitu mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Nantinya, pekerja dan pengusaha ditawarkan upaya penyelesaian perselisihan. Untuk perselisihan hak, upaya penyelesaian perselisihan yang dapat dipilih salah satunya adalah Mediasi Hubungan Industrial.   Mediasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.  Dalam hal penyelesaian melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Namun kami tetap menekankan agar Anda dan pengusaha dapat mengedepankan upaya perdamaian.  Oleh karena itu, Anda sebaiknya mencermati isi dari PP atau perjanjian kerja di kantornya untuk bisa menyimpulkan apakah mutasi itu memang perintah perusahaan yang wajib ia taati atau mutasi itu diputuskan di luar perjanjian sehingga Anda berhak menolak. Mengenai mutasi atau penempatan pekerja ke tempat lain harus memperhatikan Pasal 32 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: 1. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. 2. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. 3. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Sebagai referensi pada kasus ini sebagaimana yang termuat pada berita  Menolak Dimutasi Berarti Menolak Perintah Kerja , Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta berpendapat bahwa menolak mutasi sama dengan menolak perintah kerja, sehingga dapat dikualifikasi mengundurkan diri sesuai Pasal 168 UU Ketenagakerjaan. Namun patut dicatat, pemutusan hubungan kerja dalam kasus tersebut dilakukan dengan alasan karyawan mangkir selama 21 hari (hal. 1).  Adapun bunyi Pasal 168 UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 1. Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau  lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. 2. Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja. 3. Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dalam kasus tersebut terdapat peraturan perusahaan yang menyatakan perusahaan berwenang untuk mengangkat, menetapkan, atau mengalihtugaskan satu jabatan ke jabatan lainnya atau satu tempat ke tempat lainnya di lingkungan perusahaan serta sebelumnya karyawan yang bersangkutan telah menyatakan kesediaannya untuk dimutasi.   Oleh karena itu, Anda perlu menilik kembali ketentuan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja antara Anda dengan perusahaan, karena pada umumnya dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan diatur bahwa perusahaan mempunyai kewenangan untuk melakukan mutasi terhadap karyawannya. Jika memang demikian, menolak mutasi dapat diartikan sebagai menolak perintah kerja, dan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Selain itu, ketidakhadiran di tempat kerja mutasi disamakan dengan mangkir sehingga dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja (“PHK”) karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Ketentuan Mutasi Karyawan sesuai Kemnaker Pemindahan karyawan atau mutasi karyawan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan apalagi yang memiliki kantor cabang di beberapa daerah. Mutasi merupakan bagian dari kebijakan manajemen personalia untuk mendistribusikan/menempatkan SDM secara tepat dan sesuai kebutuhan perusahaan. Dari sisi piahk karyawan, istilah mutasi dikonotasikan sebagai “penyingkiran/pembuangan” karyawan, karena anggapan bahwa karir/penempatan karyawan dimutasi sulit berkembang di daerah atau bahkan memberatkan karywan karena akan berjauhan dengan keluarga. Karena itu, tak sedikit kasus karyawan menolak untuk dimutasi oleh perusahaan dan memilih  mogok kerja atau bahkan mengundurkan diri. Adapun ketentuan mutasi karyawan menurut pemerintah berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 yang mengisyaratkan bahwa penempatan kerja merupakan bagian dari kesepakatan awal dua pihak antara pengusaha dan pekerja. Ini dijelaskan dalam Pasal 54, bahwa perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat: a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; b. Nama, jenis kelamin, dan alamat pekerja/buruh; c. Jabatan atau jenis pekerjaan; d. Tempat pekerjaan; e. Besarnya upah dan cara pembayarannya; f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Selain  perjanjian kerja bersama, penempatan karyawan juga bisa diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Misalnya, dalam perjanjian kerja terdapat sebuah klausul yang menyebutkan bahwa karyawan dipekerjakan di Jakarta pada penempatan pertama, dan karyawan menyatakan bersedia jika sewaktu-waktu dipindahkan ke daerah apabila perusahaan membutuhkannya. Ada kalanya perjanjian kerja tidak memasukkan perihal  mutasi kerja , tetapi terdapat di peraturan perusahaan, misalnya terdapat pasal yang menyebutkan bahwa perusahaan berwenang menempatkan dan memindah-tugaskan karyawan ke jabatan baru dan/atau ke tempat baru di lingkungan perusahaan, termasuk penempatan di kantor cabang di daerah. Bagi perusahaan semacam ini sudah memberikan syarat saat  rekrutmen , seperti menanyakan kesanggupan calon karyawan saat wawancara kerja. Dengan demikian, ketentuan di perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan berlaku mengikat. Jika karyawan menolak dimutasi, berarti ia melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. UU Ketenagakerjaan Pasal 161 membolehkan pengusaha untuk memberikan sanksi berupa surat peringatan 1, 2, dan 3, sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sedangkan Pasal 168 menjelaskan jika karyawan mogok kerja lima hari berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, pengusaha dapat melakukan panggilan dua kali sebelum melakukan PHK karena karyawan dianggap mengundurkan diri. Dalam banyak kasus, mutasi juga dilakukan antar-perusahaan dalam sebuah korporasi atau grup, misalnya dari induk perusahaan (holding company) ke anak perusahaan (subsidiary). Ketentuannya Tidak ada perbedaan. Perusahaan tetap berpedoman pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau  perjanjian kerja bersama , yang mengatur perihal pemindahan karyawan antar-perusahaan dalam satu grup. Jika tidak diatur, maka perusahaan harus membuat perjanjian pengalihan yang disetujui oleh karyawan. Mutasi ke perusahaan lain dapat berakibat pergantian pengusaha yang mempekerjakan, nama dan jenis usaha, alamat usaha, serta  jabatan karyawan  (jenis pekerjaan) dan tempat pekerjaan, sehingga perjanjian kerja yang lama sudah tidak berlaku lagi. Dalam Pasal 61 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dijelaskan seperti berikut: Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh Menangani administrasi mutasi karyawan merupakan pekerjaan HR. Tidak jarang, karyawan yang dipindah jabatan dan lokasi kerjanya mengalami perubahan hak, misalnya penambahan gaji, tunjangan daerah, dan tunjangan pindah. Sebelum mengambil langkah menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial, tentu sebaiknya perselisihan telah menempuh langkah LKS Bipartit dan Tripartit terlebih dahulu. Namun jauh sebelum menempuh langkah tersebut ada cara yang paling baik dan menguntungkan bagi perusahaan maupun karyawan. Prinsip dasar dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah menemukan kesepakatan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Untuk itu apabila anda merasa keberatan dengan kebijakan mutasi yang diberikan, bicaralah baik baik kepada atasan atau pihak manajemen, Jelasakan alasan anda menolak mutasi. Jalinlah komunikasi yang baik dengan perusahaan. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum – referensi: 1.    UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2.    UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer - Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. - Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.