Langkah hukum penerima aset kripto akibat salah transfer saat platform menolak memberikan bukti transaksi

Dijawab oleh: Safril Nurhalimi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan WIL dari SUMATERA UTARA terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara on line. Terkait dengan permasalahan/pertanyaan hukum yang anda tanyakan kepada kami, maka kami akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait berdasarkan informasi dan kronologis kejadian peristiwanya yang telah kami terima dari anda Secara umum, kejadian salah transfer dapat disebabkan oleh dua alasan, yakni  kesalahan nasabah atau  bank / akun aplikasi crypto. Kesalahan bank dapat dilakukan oleh bank pengirim atau bank penerima. Kesalahan bank penerima dapat terjadi karena kekeliruan pengaksepan perintah transfer. Saat melakukan pengiriman atau transfer uang di bank, ada kalanya sang pengirim lalai dan malah mengirim uang tersebut ke rekening lain. Kasus salah transfer tersebut biasanya terjadi karena pengirim dana kurang teliti dalam memasukkan nomor rekening atau tidak mengecek kembali penerimanya sehingga dana akan masuk ke rekening yang salah. Dalam prosesnya pemilik rekening uang yang salah transfer akan mendapatkan bukti kekeliruan yang sudah kamu sertakan sebelumnya. Jika pemilik rekening bersedia mengembalikan kembali uangnya, ia akan mendapatkan bukti salah transfer yang masuk ke rekeningnya dan uang tersebut akan langsung ditarik atau pihak penerima salah transfer akan mengembalikan kepada pemilik atau melalui akun cypto yang sudah jelas dan pasti pemilik akun crypto yang sebenarnya. Jadi ketika seseorang menerima dana salah kirim, orang itu bertanggung jawab untuk menelepon si pengirim uang dan melaporkan insiden salah kirim tersebut. Transaksi terkait transfer dana sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Selain itu, ada juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana. Ahli hukum perdata dan hukum acara perdata Yahya Harahap menyoroti ketentuan pasal 8 UU Transfer Dana, yang mengatakan bahwa perintah transfer dana harus memuat sejumlah informasi, mulai dari identitas pengirim asal, identitas penerima, hingga informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan terkait transfer dana. Artinya, tiap transfer dana harus dapat ditelusuri asal-usulnya, melalui mutasi rekening atau riwayat transaksi, Jika terjadi salah transfer, maka sangat penting untuk membuktikan perintah transfer dana untuk membuktikan benar terjadi kesalahan transfer dana. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum – referensi:  UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana  Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana. Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer - Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. - Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.