Persetujuan Anak dan Hak Waris atas Penjualan Rumah atas Nama Ayah setelah Ibu Meninggal

Dijawab oleh: Kartika Belina, S.I.Kom. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terimakasih atas pertanyaan yang Saudara ajukan dan berikut beberapa sisi hukum yang dapat kami sampaikan : Pada dasarnya, perkawinan dapat dilangsungkan selama syarat sahnya perkawinan itu terpenuhi. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatatkan (lihat Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan – “UUP”). Perkawinan pasangan yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Aagama, sedangkan yang beragama lainnya, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Khusus bagi yang beragama Islam, seperti diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), untuk melaksanakan perkawinan harus ada; a. Calon suami b. Calon Istri c. WalI Nikah d. Dua orang saksi, dan e. Ijab dan Kabul Jadi, menurut hukum Islam, kelima syarat tersebut di atas harus dipenuhi agar perkawinan sah. Mengenai persetujuan sebelum perkawinan, setidaknya ada 3 (tiga) macam persetujuan dalam hukum perkawinan yakni: a. Perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat [1] UUP); b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat [2] UUP); c. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, suami harus mendapat persetujuan istri/istri-istri terdahulu (Pasal 5 ayat [1] huruf a UUP). Sedangkan, bagi istri yang suaminya telah meninggal, pada dasarnya hukum tidak mensyaratkan wanita tersebut untuk mendapatkan izin anak terlebih dahulu sebelum menikah. Asalkan semua syarat-syarat perkawinan dan syarat sahnya perkawinan terpenuhi. Teman Anda dapat melangsungkan perkawinan tanpa meminta persetujuan kedua anaknya, meskipun salah satunya telah memasuki usia dewasa (18 tahun). Namun demikian, meski tidak wajib hukumnya, tak ada salahnya jika berkomunikasi dengan kedua anaknya mengenai niatnya untuk menikah lagi. Karena tujuan sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia. Teman AndaSehingga boleh jadi keluarga yang dia miliki saat ini akan menentukan kebahagiaan keluarga baru yang akan dibentuknya setelah perkawinan nanti. Apabila tanah tersebut merupakan harta bawaan si ayah, maka si ayah berhak untuk menjual tanah itu tanpa persetujuan anak-anaknya karena tanah tersebut tidak termasuk ke dalam harta bersama yang setengahnya harus dibagikan kepada ahli waris pada saat istrinya meninggal. Namun, apabila tanah tersebut merupakan harta bersama, maka pada saat istrinya meninggal dunia, anak-anak dari perkawinan tersebut memiliki hak atas bagian ayahnya dalam harta bersama (sebagai ahli waris penerima warisan dari ayahnya). Sehingga pemilik tanah adalah si ibu dan para ahli waris. Dalam hal ini, maka perlu disertakan juga surat keterangan mewaris (bagi WNI) atau akta keterangan hak mewaris (bagi WNI keturunan Tionghoa) atau Fatwa Waris (bagi WNI yang beragama Islam) untuk membuktikan siapa saja yang berhak sebagai pemilik atas tanah tersebut dan yang harus memberikan persetujuan untuk menjual tanah tersebut, serta persetujuan para ahli waris atas penjualan tanah warisan tersebut, dalam bentuk seluruh ahli waris yang lain harus hadir. Menurut Islam dan Hukum Indonesia pembagian harta warisan jika istri meninggal. Seorang suami berhak mendapatkan seperempat (¼) bagian dari harta peninggalan istri dengan syarat apabila sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya dan anak atau cucu dari darah dagingnya ataupun berasal dari suami sebelumnya.ntuk memberikan persetujuan. Dalam hal salah seorang ahli waris tidak bisa hadir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (karena berada di luar kota), maka ahli waris tersebut dapat membuat Surat Persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat Surat persetujuan dalam bentuk akta notaris. Dalam hal ini Anda tidak menyebutkan apa agama dari si ibu dan suaminya. Kami asumsikan bahwa si ibu dan suaminya bukan beragama Islam sehingga tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Dalam hal ini, Anda juga tidak menyebutkan apakah tanah tersebut merupakan harta bawaan si ibu (diperoleh sebelum menikah dengan almarhum suaminya) atau tanah tersebut diperoleh dalam perkawinan dengan almarhum suaminya. Perlu Anda ketahui bahwa sertifikat tanah atas nama si ibu, tidak langsung menjadikan tanah tersebut milik si ibu sendiri. Apabila tanah tersebut merupakan harta bawaan si ibu, maka si ibu berhak untuk menjual tanah itu tanpa persetujuan anak-anaknya karena tanah tersebut tidak termasuk ke dalam harta bersama yang setengahnya harus dibagikan kepada ahli waris pada saat suaminya meninggal. Mengenai harta bersama dan harta bawaan dapat dilihat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian jawaban dan penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana keputusan pengadilan. Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.