Kepatuhan Hukum Penyewaan Sepeda Listrik oleh Anak di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Orang Tua dan Tanggung Jawab Jika Terjadi Kecelakaan

Dijawab oleh: Azhari, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih saudara telah mengajukan pertanyaan kepada Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, atas pertanyaan saudara kami akan memberikan tanggapan sebagai berikut : Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik. Definisi tersebut menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI No 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.  Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Dalam Pasal 4 Nomor 1 Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 disebutkan, pengemudi sepeda listrik minimal berusia 12 tahun. Jika pengemudi berusia 12-15 tahun, orangtua pengemudi atau orang yang lebih dewasa harus mengawasinya. Poin ini tercantum dalam Pasal 4 Nomor 2 Permenhub Nomor 45 Tahun 2020. Sementara itu, polisi akan menindak warga yang mengemudikan sepeda listrik di jalan raya. penindakan hanya berupa sanksi teguran. Pengemudi sepeda listrik yang melanggar akan diberhentikan oleh petugas. Selanjutnya, petugas akan meminta pengemudi sepeda listrik itu untuk tidak melintas di jalan raya. sepeda listrik memang tidak boleh digunakan di jalan raya karena bisa membahayakan pengemudinya maupun pengguna jalan lain. "Bila mana menemukan sepeda listrik digunakan di jalan umum agar diberhentikan dan diberitahu bahwa sepeda listrik tidak boleh digunakan di jalan umum dan agar kembali ke rumahnya. Bahwa berdasarkan penelitian mengenai perjanjian sewa menyewa sepeda listrik pada anak di bawah umur tidak dapat memenuhi unsur subjektif suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW, karena dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif ini, Maka apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut dibatalkan (vernietigbaar). Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai pertanggungjawaban apabila terjadi kerusakan saat menyewa sepeda listrik, Apabila terjadi kerugian maka orang tua atau wali dari penyewa harus mengganti kerugian yang berupa penggantian biaya sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 1243 – 1248 BW. Namun apabila terjadi kecekalaan di jalan raya, maka pihak Kepolisian yang mengambil alih dalam penanganan sesuai dengan Undang-undang Jalan Raya dan Angkutan Umum. Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat; Dasar Hukum : Peraturan Menteri Perhubungan RI No 45 tahun 2020 Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.