Keabsahan Perubahan Sepihak Kesepakatan Cuti Berbayar dalam Kontrak Kerja Lisan dan Pemotongan Gaji oleh Perusahaan CV

Dijawab oleh: Iva Shofiya, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaannya, dapat kami sampaikan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja atau yang biasa kerap disebut juga dengan ‘kontrak kerja’ adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Kontrak kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Umumnya, kontrak kerja akan diberikan sebelum pekerjaan tersebut dimulai oleh calon karyawan. Di dalam kontrak ini akan tercantum dengan jelas dan terperinci mengenai hak dan kewajiban calon karyawan ketika bekerja. Selain itu, kontrak kerja juga akan berisikan serangkaian peraturan kerja yang wajib dipatuhi oleh calon karyawan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan: Kontrak kerja dibuat atas dasar: a. Kesepakatan kedua belah pihak; b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum: c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kontrak kerja huruf a dan b yang dibuat oleh para pihak, bertentangan dengan ketentuan, maka kontrak kerja dapat dibatalkan. Sedangkan, jika kontrak kerja huruf c dan d dibuat oleh para pihak dengan bertentangan pada ketentuan yang sudah ada maka kontrak kerja batal demi hukum. Kontrak kerja yang sudah dibuat, tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 55 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perubahan substansi perjanjian kerja bisa saja diubah atau dibuatkan addendum dengan ketentuan harus atas dasar persetujuan dan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan terhadap Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan: Kontrak kerja dapat berakhir apabila: 1. pekerja/buruh meninggal dunia 2. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja 3. selesainya suatu pekerjaan tertentu 4. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 5. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 55 UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa: “Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/ atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.” Apabila perusahaan melanggar kontrak kerja dan melanggar Pasal 52 huruf c UU Ketenagakerjaan mengenai “adanya pekerjaan yang diperjanjikan”, bilamana melanggar hal ini, maka kontrak kerja antara perusahaan dan pekerja batal demi hukum/ sedari awal dianggap tidak pernah ada kontrak itu. Selain itu, sanksi pidana juga dapat diberikan kepada perusahaan yang diduga melakukan beberapa pelanggaran dalam UU Ketenagakerjaan, khususnya yang diatur pada Pasal 81 angka 63 UU Cipta Kerja yang memuat perubahan atas Pasal 185 sampai 188 UU Ketenagakerjaan. Karyawan yang melanggar kontrak kerja juga dapat diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan karyawan, misalnya seperti: 1. Karyawan yang berhenti kerja tanpa alasan yang jelas. Dimana karyawan tersebut sudah tidak hadir bekerja secara berturut-turut dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya pemberitahuan yang jelas kepada perusahaan. Jika hal ini terjadi, maka karyawan dapat dikenakan sanksi pemberian surat peringatan maksimal 3 kali sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Apabila karyawan melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah karyawan yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Surat peringatan tersebut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (bulan), kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.” Selain itu, berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Namun, ketentuan pada ayat (1) tersebut tidak akan berlaku jika karyawan terbukti mengalami alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 93 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Karyawan yang berhenti kerja tanpa alasan yang jelas juga dapat terancam dikenakan sanksi lain berupa penurunan jabatan, namun hal ini kembali pada masing-masing kebijakan perusahaan. 2. Karyawan yang terlambat bekerja Pengaturan mengenai keterlambatan kehadiran karyawan pada jam masuk perusahaan akan diatur dan ditegaskan dalam kontrak kerja dan/atau peraturan perusahaan. Misalnya diberlakukan denda apabila karyawan terlambat bekerja, besaran denda yang diberikan akan sesuai kebijakan perusahaan dan sudah disepakati oleh karyawan. Selain itu, karyawan yang terlambat dapat dikenakan pemotongan upah. Dimana berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dinyatakan pemotongan upah oleh perusahaan boleh dilakukan untuk pembayaran denda. Ini artinya upah karyawan dapat dipotong ketika karyawan mengalami keterlambatan. Menjawab pertanyaan anda maka dapat disimpulkan berdasarkan peraturan diatas bahwa perusahaan tidak diperkenankan melakukan perubahan kontrak kerja secara sepihak kecuali atas persetujuan para pihak. Jika hal tersebut dilakukan terdapat sangsi nya berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Demikian semoga dapat membantu. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.