Kesesuaian Pasal 58 PP 35/2021 tentang Pengurangan Pesangon dengan Manfaat Dana Pensiun terhadap UU Cipta Kerja bagi Pegawai Pensiun Bank Pemerintah

Dijawab oleh: Iva Shofiya, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Terima kasih atas pertanyaannya, Dari hasil penelusuran peraturan perundang- undangan, untuk permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi pada pegawai BUMN tetap tunduk pada ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf (a) UU Ketenagakerjaan: “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Ketentuan tentang pensiun pegawai BUMN mengikuti Pasal 167 UU No. 13/2003. Terkait dengan pasal 167 dalam UU nomor 13 / 2003, dimana dalam UU nomor 11 tahun 2020 juncto PERPU No. 2 Tahun 2022 pasal 167 di HAPUS. Namun dalam PP nomor 35 Tahun 2021 hal dimaksud sesuai pasal 167 dimuat kembali dalam pasal 58. Kemudian terkait pembayaran manfaat pensiun dapat kami jelaskan sebagai berikut : Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja memasuki usia pensiun merupakan salah satu alasan dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pekerja yang di-PHK berhak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja mengatur bahwa pekerja yang di-PHK karena telah memasuki usia pensiun berhak atas uang pesangon 1,75 kali, UPMK 1 kali, dan UPH. Perhitungan besaran uang pesangon dan UPMK dapat Anda simak dalam Hak Pekerja yang Terkena PHK dan yang Mengundurkan Diri. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) PP 35/2021, apabila pengusaha mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon, UPMK, dan UPH. Pasal 58 ayat (3) PP 35/2021 jo Pasal 58 ayat (2) PP 35/2021 mengatur bahwa pelaksanaan ketentuan ini diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Dengan catatan, jika perhitungan manfaat dari program pensiun tersebut lebih kecil daripada uang pesangon dan UPMK maka selisihnya dibayar oleh pengusaha. Selanjutnya, disarikan dari Hak Pekerja yang di-PHK Akibat Memasuki Usia Pensiun, terdapat dua jenis program jaminan yang berkaitan dengan pekerja yang memasuki usia pensiun, yaitu Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun, di mana yang wajib diikuti adalah JHT. Sehingga, pekerja yang di-PHK akibat memasuki usia pensiun juga berhak atas manfaat Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun apabila diikutsertakan sebagai peserta dalam program-program tersebut pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hak pekerja yang di- PHK karena memasuki usia pensiun adalah uang pesangon 1,75 kali, UPMK 1 kali, UPH, serta manfaat JHT dan JP jika diikutsertakan sebagai peserta dalam program-program tersebut. Dengan catatan, apabila perusahaan mengikutsertakan pekerja sebagai peserta dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon, UPMK, dan UPH. Sehubungan dengan hal tersebut, pasal 58 dalam PP nomor 35 tahun 2021 TIDAK BERTENTANGAN dengan UU nomor 11 tahun 2020 juncto PERPU No. 2 Tahun 2022 berdasarkan ketentuan dari BAB XV tentang Ketentuan Penutup. Pasal 184 PP PERPU No. 2 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini mulai berlaku: a. semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini; dan b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat membantu. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.