Hak Waris Mertua atas Harta Usaha Istri yang Meninggal Setelah Menikah

Dijawab oleh: Febi Ardhianti, S.E. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terima kasih atas pertanyaan saudara kepada kami Penyuluh Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dari pernyataan dapat kami simpulkan sebagai berikut : 1. Istri saudara sebelum menikah memiliki usaha bersama keluargannya. 2. Setelah menikah usaha tersebut di kelola bersama suaminya, tanpa campur tangan keluargannya 3. Setelah meninggal mertua menuntut atas harta yang dimiliki istri saudara Pertanyaan saudara  Apakah mertua berhak atas harta anaknya yang sudah meninggal? Sebelum menjawab pertanyaan saudara, kami akan menjelaskan tentang perjanjian karena saudara menyebutkan bawa sebelum menikah istri saudara memiliki usaha bersama keluargannya karena hal tersebut kami akan menjelaskan tentang perjanjian. perjanjian yang harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat, yaitu:     Tentu dalam suatu perjanjian harus mengandung empat syarat yang disampaikan di atas, berlaku juga asas pacta sunt servanda, yaitu asas kepastian hukum dalam perjanjian, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Hukum perjanjian menganut sistem kebebasan berkontrak berdasarkan asas konsensualisme. Kebebasan ini diberikan seluas-luasnya bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian mengenai apa saja, selama tidak melanggar syarat sahnya perjanjian, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Lebih lanjut, H.S. Salim dalam Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak berpendapat asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 1. membuat atau tidak membuat perjanjian; 2. mengadakan perjanjian dengan siapapun; 3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; 4. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berhak untuk menentukan hal-hal mengenai perjanjian itu sendiri, dan dengan adanya asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUH Perdata, maka semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sekarang kami akan menjelaskan tentang harta dalam perkawinan. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan “UU Perkawinan”). Undang-undang ini berlaku umum, dalam artian berlaku untuk yang muslim dan non muslim. Untuk yang muslim, ada lagi pengaturan yang khusus, yaitu Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). KHI merupakan kumpulan aturan hukum yang dihimpun dalam satu buku untuk kemudian dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara- perkara yang diajukan kepadanya, termasuk tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan. KHI merupakan rangkaian dari terbitnya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Mengenai harta bersama menurut Pasal 35 UU Perkawinan diatur tentang Harta Benda dalam Perkawinan, yang menyatakan:  5. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 6. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain Dengan demikian, jika harta diperoleh suami dan/atau istri selama perkawinan maka harta tersebut merupakan harta bersama sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam Perjanjian Perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah sebuah perjanjian tertulis yang dibuat sebelum perkawinan dan disahkan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 29 UUP) Dalam Pasal 1 huruf f KHI disebutkan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.” Selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (1) KHI disebutkan mengenai harta bawaan:  “Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Harta bawaan di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Artinya apabila istri memiliki harta yang ia bawa sebelum pernikahan, maka tetap akan menjadi miliknya. Ketika pernikahan terjadi, ada harta yang dimiliki bersama antara suami dan istri yang disebut harta bersama. Harta bawaan yang dimiliki istri sebelum pernikahan sudah atas kuasa istri tanpa ada yang bisa mengintervensi meskipun itu suami. Apa pun kondisinya, harta bawaan istri yang didapatkan dari keluarganya tetaplah harta istri. Sekalipun terjadi perceraian, tetap suami tidak mendapat hak atas harta bawaan istri. Suami hanya berhak atas harta bersama yang menjadi sebagian miliknya. Sementara itu, harta warisan istri yang dibawa sebelum pernikahan tetap menjadi miliknya.  Sekarang kami akan menjelaskan harta warisan. Berdasarkan permasalahan hukum saudara, saudara tidak menjelaskan secara jelas jenis, agama yang saudara dan keluarga anut, karena hal tersebut kami akan menjelaskan pembagia waris secara hukum barat (perdata) dan hukum islam (KHI). Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata). Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 832  Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama. Dalam Pasal 171 huruf d KHI mengatur bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai harta warisan adalah bilamana harta tersebut sudah dimiliki sebagai harta pribadi oleh orang yang meninggal (pewaris) pada masa hidupnya. Maka harta bawaan yang dapat dimasukkan sebagai harta warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf e KHI yang disebutkan di atas adalah harta bawaan yang mengikuti prinsip asas harta terpisah. Apabila istri meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan harta bawaan, maka ahli warisnya yang berhak atas harta tersebut. Pewarisan timbul karena kematian dan terdapat ketentuan mengenai pembagian harta warisan serta orang-orang yang berhak untuk mewariskan hartanya.  Harta bawaan akan menjadi bagian dari harta warisan dan berhak diwarisi oleh para ahli waris. Dari pertanyaan saudara apakah mertua berhak atas harta anaknya yang sudah meninggal. Sebelum membahas hal tersebut saudara dapat menanyakan kepada mertua saudara atau orang yang di tuakan dalam keluarga istri saudara apakah dulu ada perjanjian dalam mengelola usaha, (sebelum saudara menikah) karena saudara menyatakan bawa sebelum menikah istri saudara mengelola usaha bersama keluarganya. Jika ada perjanjian maka saudara harus menghormati isi perjanjian antara istri saudara dengan keluargannya. Jika tidak, maka harta bawaan istri saudara menjadi harta warisan. Mertua saudara juga termasuk ahli waris. Tetapi pembagian waris dalam hukum perdata ada golongan- golongannya, dan berdasarkan KHI ada bagian masing- masing ahli waris. Demikian penjelasan tentang permasalahan hukum saudara, semoga dapat bermanfaat  Dasar hukum: 1. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata 2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 3. Kompilasi Hukum Islam Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.