Perubahan Alamat Objek dalam Akta Jual Beli Tahun 1993 yang Keliru Setelah Para Pihak Meninggal dan Terjadi Pemekaran Wilayah

Dijawab oleh: Setiyo Budi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Madya) Yth; RF Untuk perbedaan alamat, walaupun secara umum masih valid, namun hal ini sebaiknya diperbaiki di data tanahnya. Terutama untuk menghindari kesalahpahaman dan sengketa yang mungkin timbul mengenai kesalahan objek. Hal ini juga terkait dengan jaminan pada Bank.   Sebagaimana terdapat dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan tersebut kepada Kantor Pertanahan.   Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya (Pasal 1 angka 6 PP 24/1997). Sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya (Pasal 1 angka 7 PP 24/1997). Pendaftaran perubahan tersebut dilakukan dengan melampirkan keterangan PM-1 dari kelurahan letak tanah dan keterangan mengenai adanya pemekaran wilayah dimaksud. Bapak/Ibu dapat melakukan permohonan perbaikan alamat terhadap dokumen yang berubah tersebut ke kantor dinas yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang diminta oleh kantor tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita, DISCLAIMER: Jawaban Konsultasi Hukum Semata-Mata Hanya Sebagai Pendapat Hukum Dan Tidak Mengikat Sebagaimana Putusan Pengadilan. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey pada link berikut ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH dan memberikan penilaian *Sangat Baik* atas layanan yang telah kami berikan serta mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis dengan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih.