Dugaan Pemerasan oleh Direktur Perusahaan dalam Investasi dan Pembayaran Cicilan Tanah Operasional

Dijawab oleh: Mugiyati, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Madya) Terima kasih atas atas pertanyaan Saudara,terkait dengan injeksi modal ke dalam perusahaan, maka yang perlu diperhatikan pertama kali adalah perjanjian karena bagaimanapun bekerjasama dengan pihak lain/orang lain haruslah ada perjanjian, baik secara lisan ataupun tulisan karena asas kebebasan berkontrak dijamin oleh UU /sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1338, ”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”, akan tetapi kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melanggar syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Per yaitu : 1. Adanya kesepakatan para pihak, kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya, secara bebas (sukarela) tanpa adanya paskaan dan penipuan, dimana kesepakatan tersebut dapat dilakukan secara tulisan maupun lisan ; 2. Cakap; para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum 3. Suatu hal tertentu/ Adanya hal tertentu/objek 4. Oleh sebab yang halal pasal 1335KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pernyataan pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian, sedangkan persyaratan ketiga dan empat disebut sebagai syarat objektif. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat ktiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (perjanjian tersebut sejak awal sudah batal). Karena itu mengingat kepemilikan mobil sudah berpindah tangan dan jual beli telah selesai, harga juga sudah dibayar oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan, dan mengingat pula saudara telah membuat kesepakatan/ perjanjian, sehingga perjanjian yang saudara buat berlaku sebagai undang-undang, Perjanjian berlaku sebagai UU bagi para pihak yang terikat di dalamnya pasal 1338 (1) KUHPerdata. Maka secara tidak langsung mobil milik saudara menjadi hak milik dari pembeli maka pembeli memiliki kebebasan untuk menggunakannya. Jika dalam keadaan memaksa tidak dapat terpenuhinya kewajiban/prestasi sebagaimana yang disepakati, maka dianggap telah terjadi cidera janji/wanprestasi. perjanjian apapun merupakan bentuk perikatan yang harus dilaksanakan pasal 1234 KUHPerdata Perikatan adalah hukum yang terletak di dalam lapangan kekayaan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi sedang pihak lain wajib memenuhi prestasi. Selanjutnya terkait dengan perjanjian kerjasama yang saudara lakukan dengan pihak Direktur terkait dengan pembiayaan pembelian tanah (belum lunas) dengan nilai dan jangka waktu yang telah dtentukan dalam perjanjian serta ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati kedua belah pihak (saudara dan direktur). Kemudian saudara melakukan pembayaran cicilan tanah tersebut kepada pihak lain mengingat tanah tersebut sebagai Hal. 3 dari 4 tempat usaha, tanpa sepengetahuan anda ternyata tanah tersebut adalah milik direktur dan sudah dibalik nama. Maka jika dicermati perjanjian antara saudara dengan pihak direktur sesungguhnya adalah batal demi hukum/ batal sejak awal, hal ini karena tidak terpenuhinya syarat ketiga pasal 1320 KUH Perdata yaitu oleh sebab yang halal karena tidak adanya iktikad baik dari Direktut yang tidak menyampaiakan yang sejujurnya tentang status tanah tersebut. Selanjutnya dapat kami sarankan kepada saudara untuk segera menghubungi pihak direktur (kedua) untuk meminta pertanggung jawaban sesuai dengan perjanjian yang saudara buat bersama dengan pihak direktur atau jika memang dipandang perlu diminta untuk mengembalikan aset/tanahtersebut kepada perusahaan/saudara dengan alasan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh direktur adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Namun jika pihak kedua /Direktur tidak dapat memenuhi kewajibannya maka saudara dapat melaporkannya kepada pihak berwajib karena adanya dugaan tindak penggelapan/penipuan. Yang dimaksud dengan penggelapan pasal 372 KUHP ”Perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagaian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pleku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun ”. Sementara itu yang dimaksud penipuan dalam pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oarng lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutangnya diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam kontek hukum pidana suatu perbuatan disebut pemerasan, Hal ini jika memenuhi unsur-unsurnya bisa ditelaah dari pasal 368 ayat (1) KUHP Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalaha kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang. Diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Namun demikian sebaiknya dibicarakan baik-baik secara kekeluargaan karena, sebaik- baik putusan adalah putusan yang dilakukan secara kekeluargaan/musyawarah hal ini sesuai dengan prinsip/asas hukum pidana “Ultimum Remidium”, hukum pidana hendaklah dijadikan sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat Disclaimer: Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan Dasar Hukum - KUH Pidana - KUH Perdata Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey pada link berikut ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH dan memberikan penilaian *Sangat Baik* atas layanan yang telah kami berikan serta mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis dengan klik tautan dibawah ini: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZWUXxTVWixDSacyDv-hmTA50-QYV15ac1Vdgb2r-v8Fit_A/viewform?vc=0&c=0&w=1 Terimakasih