Kendala Perpanjangan Sertifikat HGB karena Buku Tanah Hilang, Pemblokiran, dan Tumpang Tindih dengan Sertifikat SHM Baru oleh BPN Manado

Dijawab oleh: Masan Nurpian, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terimakasih atas kesediaan Saudara DENNY telah berkonsultasi hukum kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Berdasarkan kronologis dari masalah hukum yang saudara sampaikan. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwasanya buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaraan tanah yang sudah ada hak nya dan disimpan dan dipelihara sebagai arsip hidup oleh Badan Pertanahan Nasional . BPN bertanggung jawab penuh atas keamanan Buku tanah tersebut . PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT TANAH Pemblokiran sertifikat merupakan proses dimana penerbitan sertifikat, balik nama, dan peralihan hak tidak bisa diproses karena ada sanggahan dari pihak lain. Pemblokiran sertifikat biasanya karena ada sengketa, sebelum didaftarkan nya untuk diblokir , dan pada biasanya BPN akan mengecek terlebih dahulu apakah layak untuk diblokir atau tidak layak untuk diblokir Namun dalam hal ini anda merasa pemblokiran tersebut tidak atas sepengetahuan anda dan dilakukan secara sepihak. Kami memberikan masukan untuk melakukan pengecekan kembali terkait keabsahan tanah tersebut dan apabila ditemukan kejanggalan segera mengajukan gugatan sengketa Hak milik ke pengadilan. Dan untuk menjawab pertanyaan di atas, setidaknya ada beberapa upaya hukum jika sertifikat tanah tumpang tindih. Upaya dimaksud antara lain: 1. Mengecek keabsahan sertifikat kedua 2. Menyelesaikan sengketa melalui BPN 3. Mengajukan upaya administratif 4. Mengajukan upaya hukum melalui pengadilan Pasal 385 ayat (1) KUHP menyatakan “ Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun (1) barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;” Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Kedua pasal tersebut dapat diajukan dalam tuntutan pidana menggunakan Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Dimana dalam tuntutan pidana akan mengakibatkan hukuman, dan gugatan perdata akan mengembalikan tanah ke tangan Anda dan memintakan seluruh kerugian yang telah alami akibat dari perbuatan pelaku tersebut. Kedua pasal tersebut tidak harus digunakan untuk kesemuanya, jika Anda tidak ingin menuntut pidana, maka Anda dapat menggugat secara keperdataan saja menggunakan Pasal 1365 KUHPER. Karena pada prinsipnya tuntutan pidana menjadi Langkah terakhir dalam penyelesaian perkara. Jika Anda ingin menuntut secara pidana dan menggugat secara perdata, maka dapat diajukan ke kantor polisi terdekat atas tuduhan yang Anda sampaikan, untuk memulai penyelidikan. Jika Anda ingin menggugat secara perdata saja, maka Anda dapat mengajukan ke wilayah pengadilan negeri dimana tanah tersebut terletak. Demikian nasihat hukum yang dapat kami berikan semoga dapat memberdayakan saudara terhadap masalah hukum yang dialami. Dan bila Anda butuh advokasi, dapat mengajukan ke lembaga bantuan hukum yang terakreditasi terdekat. Terimakasih. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai informasi hukum, nasihat hukum, tidak memiliki kekuatan hukum tetap, dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.