Kewajiban Istri atas Utang Usaha Almarhum Suami, Utang Mitra Dagang, dan Utang kepada Pemodal Setelah Usaha Gagal Bayar

Dijawab oleh: Masan Nurpian, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terimakasih atas kesediaan Saudara JOHAR telah berkonsultasi hukum kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Berdasarkan kronologis dari masalah hukum yang saudara sampaikan pada intinya adalah Harta bersama dalam perkawinan Setiap harta benda yang diperoleh istri dan suami selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Kecuali terhadap harta benda yang diperoleh sebelum masa perkawinan (harta bawaan), hadiah atau warisan, sepenuhnya di bawah penguasaan masing-masing suami atau isteri selama para pihak tidak menentukan lain Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang menyatakan: Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bersama tidak hanya terbatas uang, benda, atau aset lainnya yang diperoleh selama masa perkawinan, melainkan termasuk pada seluruh utang ataupun kerugian yang diperoleh selama masa perkawinan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 136 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang menyatakan: Pasal 163 “Semua utang kedua suami istri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami istri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu.” Utang suami tanpa persetujuan istri Suatu utang dalam masa perkawinan harus dibedakan apakah utang tersebut merupakan utang pribadi atau bersama. Utang pribadi adalah utang yang dibuat oleh suami/istri terkait dengan kepentingan pribadinya. Contohnya, suami meminjam uang kepada bank untuk memperbaiki rumah pribadi yang merupakan harta bawaannya. Sedangkan utang bersama adalah utang yang terjadi untuk kepentingan bersama, sebagai contoh untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Utang pribadi oleh suami dapat saja dibuat sendiri tanpa persetujuan bersama dengan istri. Namun, pertanggungjawaban utang pribadi hanya melekat pada diri pribadi suami tanpa bisa dibebankan kepada harta pribadi istri maupun harta bersama suami dan istri. Berbeda dengan utang pribadi, utang bersama hanya dapat dilakukan dengan persetujuan suami dan istri. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Hal ini merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2691 PK/Pdt/1996 tertanggal 18 September 1998, yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut: “Karena belum ada persetujuan istri maka tindakan Tergugat I membuat perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.” Pembatalan perjanjian dan pertanggungjawaban istri Sebagaimana Yurisprudensi di atas, jika hutang bersama dibuat tanpa persetujuan istri, maka istri dapat meminta kepada Pengadilan untuk membatalkan/menyatakan batal perjanjian tersebut. Hal yang berlu diperhatikan adalah dengan adanya pembatalan/dinyatakan batalnya suatu perjanjian, maka uang yang telah diberikan pihak bank kepada almarhum suami tetap harus dikembalikan kepada bank. Apabila perjanjian dinyatakan tidak sah secara hukum, maka konsekuensinya adalah pemulihan keadaan bagi para pihak seperti semula sebelum dibuatnya perjanjian. Artinya, uang yang telah dikeluarkan bank harus diberikan kembali kepada pihak bank. Karena suami telah meninggal, maka dalam Hukum Perdata Indonesia kewajiban perdatanya beralih kepada ahli waris. Seorang istri merupakan salah satu ahli waris sehingga terhadap harta warisan yang ditinggalkan almarhum suami merupakan hak bagi istri. Hal ini merujuk pada Pasal 832 KUHPerdata yang menyatakan: "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini." Perlu untuk diketahui, yang termasuk harta waris tidak hanya sebatas pada uang maupun harta benda, melainkan juga terhadap seluruh hutang pewaris. Hal ini merujuk pada Pasal 1100 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Demikian nasihat hukum yang dapat kami berikan semoga dapat memberdayakan saudara terhadap masalah hukum yang dialami. Dan bila Anda butuh advokasi, dapat mengajukan ke lembaga bantuan hukum yang terakreditasi terdekat. Terimakasih. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai informasi hukum, nasihat hukum, tidak memiliki kekuatan hukum tetap, dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.