Permintaan Uang oleh Tetangga untuk Memberikan Salinan SPPT PBB sebagai Syarat Pengurusan PBB Baru

Dijawab oleh: Kartika Belina, S.I.Kom., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Pertama) Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan. Selanjutnya, terkait pertanyaan Saudara, berikut penjelasan dari sisi hukumnya : Pertama, tindakan yang meminta uang tersebut dapat diancam pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Melansir dari repository.unpas.ac.id, tindak pidana pemerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 367 Bab XXIII. Sebenarnya, dalam bab ini mengatur dua macam tindak pidana, yaitu pemerasan (affersing) dan tindak pidana pengancaman (afdreiging). Kedua tindak pidana itu memiliki inti atau sifat yang sama pada dasarnya, yakni suatu perbuatan yang memiliki tujuan memeras orang lain. Karena itu, sifatnya yang sama, kedua tindak pidana ini diatur dalam bab yang sama. Perbedaan keduanya terlihat dari cara pemaksaan yang dilakukan. Cara pemaksaan pada tindak pidana pemerasan adalah pelaku akan memberikan ancaman atau memfitnah dengan lisan, tulisan, atau menista atau mengumumkan suatu rahasia. Sementara cara pemaksaan pada tindakan pengancaman menggunakan ancaman atau tindakan kekerasan. Melansir dari aclc.kpk.go.id, perbedaan berikutnya terletak pada jenis deliknya. Tindak pidana pemerasan termasuk ke dalam delik aduan (klachdelict) yang berarti tindak pidana baru bisa diproses apabila korban membuat pengaduan/laporan. Sedangkan tindak pidana pengancaman merupakan delik biasa (gewondelicten) yang bermakna kasus tindak pidana pengancaman bisa diproses meskipun tidak ada persetujuan dari korban. Unsur-unsur dalam pasal di atas telah terpenuhi dengan adanya tindakan yang meminta uang secara “melawan hak” untuk keuntungan pribadinya dan keuntungan pelaku yakni tidak ditangkap dan diproses. Berkaitan dengan unsur “melawan hak”, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal memaknai “melawan hak” berarti melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum (hal. 256). Tata Pengajuan Objek PBB baru :  Mengisi formulir Pendaftaran Data Baru  Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan jelas, benar dan lengkap  Mengisi Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) untuk bangunan  Surat Keterangan dari kelurahan yang ditandatangani oleh Lurah  Surat kuasa dan dalam hal SPOP permohonan diisi dan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak dan Bermaterai 6000  Melampirkan Identitas Wajib Pajak/Pemohon (KTP)  Melampirkan Identitas yang diberikan kuasa (KTP) apabila dikuasakan  Melampirkan salah satu bukti surat tanah : Untuk Sertifikat (Fotocopy Sertifikat sesuai dengan Warna Asli) dan Untuk AJB (Fotocopy AJB sesuai dengan Warna Asli dan atau dilegalisir PPAT/PPATS yang berwenang)  Untuk girik / ipeda / spop / letterC / surat kavling. dilegalisir oleh Lurah setempat, dan disertakan Surat Keterangan Tidak Sengketa  Melampirkan Fotocopy IMB, apabila tidak ada IMB dapat menggunakan surat Keterangan dari Lurah dilengkapi dengan foto bangunan  Melampirkan fotocopy SPPT tetangga yang bersebelahan dengan objek pajak yang didaftarkan Jika tetangga enggan memberikan SPPT nya dapat diusahakan pula dengan meminta surat pengantar dari kelurahan, RT – RW sekaligus nantinya dapat ditanyakan kepada pihak yang berkepentingan agar dapat melakukan pengurusannya ke tingkat yang lebih tinggi dengan menceritakan kronologis yang sebenarnya terjadi sehingga nantinya dapat dicari solusi yang terbaik. Jika ingin membuat surat keberatan dapat saja disiapkan untuk nanti dilampirkan saat menceritakan untuk pengurusan selanjutnya. Demikian jawaban dan penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Disclaimer : Jawaban Konsultasi Hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana keputusan pengadilan. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.