Analisis Fenomena Sweeping Lokasi Perjudian oleh Warga dengan Perspektif Konflik Mazhab Kritis dalam Kriminologi

Dijawab oleh: Safril Nurhalimi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya) Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan RISA DWI WIBOWO dari NUSA TENGGARA BARAT terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara on line. Terkait dengan permasalahan/pertanyaan hukum yang anda tanyakan kepada kami, maka kami akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait berdasarkan informasi dan kronologis kejadian peristiwanya yang telah kami terima dari anda Mashab Kritis dikenal juga dengan istilah "critical criminology" atau kriminologi baru. Mashab Kritis, pada dasarnya mazhab ini meragukan eksistensi atau keberadaan hukum pidana. Mashab ini menganggap bahwa pihak yang membuat hukum pidana hanyalah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan merumuskan hukum pidana dimaksud. Jadi yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dapat saja dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang bukan kejahatan namun hanya dianggap sebuah pelanggaran biasa. Dan tentunya, hal tersebut terjadi jika persepsi para pembuat hukum pidana dan para penegak hukum berbeda dengan persepsi masyarakat luas pada umumnya. Mazhab kritis adalah sebuah pendekatan dalam studi konflik sosial yang berfokus pada analisis struktural, konflik kekuasaan, dan pertentangan kepentingan antara kelompok-kelompok sosial-masyarakat. Dalam konteks fenomena perjudian dengan menggunakan pisau, analisis konflik dari mazhab kritis dapat digunakan untuk melihat fenomena tersebut sebagai bagian dari konflik struktural antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda (pelaku-aparat penegak hukum- masyarakat). Dalam hal ini, perjudian dengan menggunakan pisau dapat dilihat sebagai bentuk perjuangan untuk mendapatkan sumber daya atau keuntungan yang terbatas di antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda, seperti para penjudi, bandar judi, dan otoritas pemerintah. Dalam konflik ini, terdapat pertentangan kepentingan antara kelompok-kelompok sosial, di mana satu kelompok (pelaku-bandar) akan mendapatkan keuntungan dari aktivitas perjudian, sementara kelompok lain mungkin akan menderita akibat dari dampak negatif perjudian seperti masalah kesehatan mental atau keuangan bahkan konflik internal-keluarga. Dalam analisis konflik dari mazhab kritis, perjudian dengan menggunakan pisau juga dapat dilihat sebagai bagian dari konflik kekuasaan antara kelompok- kelompok sosial. Para penjudi mungkin merasa tidak memiliki kekuatan atau kontrol atas aktivitas perjudian, sedangkan bandar judi atau otoritas pemerintah memiliki kontrol dan kekuatan yang lebih besar dalam menentukan arah dan hasil dari aktivitas perjudian. Dalam keseluruhan analisis, fenomena perjudian dengan menggunakan pisau dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika konflik sosial yang kompleks antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Analisis konflik dari mazhab kritis dapat membantu dalam memahami sisi-sisi yang terlibat dalam konflik tersebut dan mencari solusi untuk mengurangi atau mengatasi dampak negatif dari aktivitas perjudian pada masyarakat. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya. 1 Perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai “Hazardspel (Kansspel), yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”. 2 Judi merupakan suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Saat ini banyak sekali jenis judi 1 Kartini Kartono, Pathologi Sosial, Jakarta, Rajawali Jilid I, 1981, hlm.. 51. 2 N.E. Algra dan RR.W. Gokkel, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipta, hlm. 186. yang ditawarkan dengan iming-iming keuntungan berupa uang dalam jumlah banyak. Fenomena perjudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, sejak dulu sampai sekarang praktik perjudian sudah ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi diantaranya unsur- unsur ekonomi dan sosial yang memiliki peranan atas perkembangan tindak pidana perjudian. Manusia menganggap perjudian merupakan suatu jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang besar nilainya tanpa memikirkan dampak buruk untuk kedepannya yang membuat masalah kesejahterahan hidup semakin berlarut-larut. Sebagian masyarakat ada juga yang menganggap judi sebagai suatu hal yang dilakukan untuk kesenangan semata hingga menjadi kebiasaan dikalangan mereka. Secara kriminologi, tindak pidana perjudian dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa adanya korban (crime without victim), karena yang menderita dari tindak pidana perjudian tersebut adalah pelaku itu sendiri namun dampaknya kepada kelurga/lingkungan dengan makin maraknya kejahatan ikutannya (c/o pencurian-perampokan). Apabila dicermati lebih dalam, tindak pidana perjudian tidak hanya mengakibatkan pelaku perjudian yang menjadi korban, tetapi orang lain juga akan menjadi korban (keluarga). Perjudian akan mempengaruhi keadaan sosial ekonomi, sehingga dapat menjadi pemicu bentuk kejahatan yang lain. Fenomerna perjudian dengan menggunakan pisau analisis konflik dari mazhab kritis, latar belakang perjudian memposisikan faktor ekonomi sebagai penentu jalannya dunia sosial, faktor ekonomi yang membuat orang tergiur akan kemenangan yang besar dengan cara berjudi. Faktor sosial juga berpengaruh dikarenakan pergaulan sosial Perspektif hukum menyebutkan bahwa perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan, bahwa semua tindak pidana perjudian adalah sebagai bentuk kejahatan. Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP sebagai berikut: Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Diatur beberapa perubahan beberapa Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian yaitu: Pasal 303 KUHP Ayat 1: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; b. dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara; Pasal 303 KUHP Ayat 2 (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. Pasal 303 KUHP Ayat 3 (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Selain Pasal 303 KUHP tentang perjudian, adapun pasal lain yang mengatur hal serupa adalah Pasal 303 BIS KUHP. Isi pasal tersebut di antaranya: Pasal 303 BIS ayat (1) (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303; b. barang siapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang bemenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Pasal 303 BIS ayat (2) (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah-satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri atas Unsur-unsur objektif: 1. barang siapa; 2. memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi; 3. yang sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 KUHP Adapun Pasal 303 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP di atas pada dasarnya juga mengatur bahwa menawarkan dan memberi kesempatan untuk permainan judi memerlukan izin. Akan tetapi, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian adalah dilarang 3  dan pemerintah Indonesia mengupayakan penghapusan segala bentuk dan jenis perjudian di seluruh wilayah Indonesia. 4 Moeljatno menjelaskan, bahwa perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya. Selain membawa dampak positif, juga telah membawa dampak negatif salah satunya peningkatan kejahatan atau tindak pidana. Selanjutnya Moeljatno, mengatakan istilah tindak pidana yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut salah satunya perbuatan tindak pidana perjudian. 5 Dalam kontek pidana, maka perjudian termasuk dalam ranah tindak pidana umum. Artinya adanya suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang tanpa memiliki suatu kualitas atau jabatan yang khusus. 6 Perjudian memiliki dampak bagi pelaku maupun pada lingkungan masyararat sekitar. Dimana menurut pengamatan dan analisis penulis perilaku perjudian dapat menyebabkan kecanduan yang apabila ia menang ia akan terus melakukannya dan secara tidak langsung merugikannya dari segi finansial dan waktu. Hal ini akan terus menerus terjadi sehingga secara tidak sadar membudaya di lingkungan masyarakat. Pelaku perjudian juga dapat mengalami tindakan kekerasan apabila ketika bermain judi para pelaku tidak kondusif sehingga menyebabkan pertikaian dan berakhir kepada penganiayaan. Sementara bagi masyarakat sekitar perjudian seringkali meresahkan dikarenakan menganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan tersebut serta menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat terkhususnya bagi anak-anak di bawah umur. Sedangkan jika melihat dari reaksi emak-emak dalam kasus di sumut merupakan antiklimaks dari jeriyan hati dan penderitaan emak-emak selaku isteri yang kerapkali menjadi korban kekerasan dibidang ekonomi karena akibat perjudian tersebut menjadi salah satu faktor yang merusak perekonomian keluarga. Tindakan main hakim sendiri biasa terjadi di masyarakat menengah ke bawah. Kalau di masyarakat kelas atas, misalnya di perumahan elite, tidak terjadi 3 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (“PP Penertiban Perjudian”) 4  Konsiderans huruf b PP Penertiban Perjudian 5 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka Cipta, 2001. hlm. 214 6 Yovita Prasetyaningtyas. Hukum untuk Awan. Yogjakarta, Efata Publishinh, cetakan pertama 2014. hlm.18 karena pendidikan dan kesadaran hukum mereka juga tinggi. Ekonomi warga juga tidak seberat mereka yang ada di bawah. Selain ekonomi, masalah lain yang menjadi pemicu adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses atau aparat hukum. Mereka menilai jika diproses hukum, sanksi terhadap pelaku terlalu ringan.  Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri dapat dilakukan dengan 2 langkah antara lain: a) Preventif, yaitu Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; Dengan himbauan dan penyuluhan hukum; dan Melaksanakan patroli rutin, b) Represif, yaitu memperoses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian. Perjudian merupakan perbuatan yang dicela norma agama adalah perjudian. Perjudiannya an sich mungkin tidak secara langsung merugikan orang lain, tetapi akibat lanjutan dari judi telah terbukti dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Perjudian mendorong dilakukannya tindak pidana yang lain, seperti pencurian, perampokan, dan cara pencarian uang secara tidak benar lainnya. Perjudian bahkan ditenggarai berkaitan dengan etos kerja masyarakat. Masyarakat menjadi malas bekerja keras, dan cenderung tidak dapat mengembangkan sikap hidup hemat. Meskipun demikian, upaya pencegahan dan penanggulangannya sering tidak mendapat dukungan dari sebagian anggota masyarakat. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: 1. KUHP 2. UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer - Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. - Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.