Sengketa Penyerobotan Tanah Bersertifikat dengan Dasar IPEDA serta Dugaan Pemalsuan Data

Dijawab oleh: Masan Nurpian, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Terimakasih atas kesediaan Saudara Irhas telah berkonsultasi hukum kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Berdasarkan kronologis dari masalah hukum yang saudara sampaikan pada intinya keaslian dari IPEDA dapat ditanyakan ke instansi yang bewenang yaitu Unit Pajak Hasil Bumi dalam Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan. Namun yang dapat kami sampaikan adalah IPEDA bukanlah bukti mutlak kepemilikan sebidang tanah, jadi yang memiliki bukti kepemilikan tanah tersebut adalah yang memegang sertifikat. Oleh karena itu kami sarankan Anda untuk mendatangi Unit Pajak Hasil Bumi dalam Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan, untuk dapat mengecek keabsahan atau keasilan dari IPEDA tersebut. Dan jika ternyata hasil dari IPEDA menyatakan bahwa IPEDA adalah palsu maka jalan yang dapat ditempuh adalah melalui pengadilan negeri untuk mengugat dan menuntut orang yang menempati tanah tanpa dasar. Namun jika hasil dari IPEDA tersebut adalah asli walaupun sertifikat asli adalah milik mertua, maka jalan yang dapat ditempuh adalah litigasi ke pengadilan tata usaha negara untuk mengugat IPEDA dari Kementerian Keuangan tersebut. Jerat Hukum Penyerobotan Tanah Jalur ini dapat ditempuh jika memang IPEDA dinyatakan palsu, dengan menggabungkan tuntutan pidana Pasal 385 ayat (1) KUHP yang berakibat pidana penjara maksimal 4 tahun dan gugatan perdata dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata untuk mengugat kerugian yang telah dialami, dengan menggunakan Pasal 98 ayat (1) KUHAP. Pasal 385 ayat (1) KUHP menyatakan “ Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun (1) barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;” Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Kedua pasal tersebut dapat diajukan dalam tuntutan pidana menggunakan Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Dimana dalam tuntutan pidana akan mengakibatkan hukuman, dan gugatan perdata akan mengembalikan tanah ke tangan Anda dan memintakan seluruh kerugian yang telah alami akibat dari perbuatan pelaku tersebut. Kedua pasal tersebut tidak harus digunakan untuk kesemuanya, jika Anda tidak ingin menuntut pidana, maka Anda dapat menggugat secara keperdataan saja menggunakan Pasal 1365 KUHPER. Karena pada prinsipnya tuntutan pidana menjadi Langkah terakhir dalam penyelesaian perkara. Jika Anda ingin menuntut secara pidana dan menggugat secara perdata, maka dapat diajukan ke kantor polisi terdekat atas tuduhan yang Anda sampaikan, untuk memulai penyelidikan. Jika Anda ingin menggugat secara perdata saja, maka Anda dapat mengajukan ke wilayah pengadilan negeri dimana tanah tersebut terletak. Jalur Hukum Menggugat IPEDA yang dikeluarkan pemerintah Jalur ini dapat ditempuh jika memang Kementerian Keuangan mengeluarkan IPEDA walaupun sertifikat asli masih milik Ibu mertua Anda. Dasar hukum untuk meggugat keputusan pemerintah ada pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” Dalam provisi dari gugatan Anda ke pemerintah, dapat disertakan tuntutan ganti rugi yang Anda alami selama ini atas dikeluarkannya IPEDA tersebut, sesuai pasal diatas. Selanjutnya setelah ada putusan inkracht, maka putusan dapat digunakan sebagai bukti dalam perundingan untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Namun jika para pihak tetap tidak ingin berdamai, maka dapat ditempuh jalur jerat hukum penyerobotan tanah sesuai penjelasan diatas. Demikian nasihat hukum yang dapat kami berikan semoga dapat memberdayakan saudara terhadap masalah hukum yang dialami. Dan bila Anda butuh advokasi, dapat mengajukan ke lembaga bantuan hukum yang terakreditasi terdekat. Terimakasih. Disclaimer : Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai informasi hukum, nasihat hukum, tidak memiliki kekuatan hukum tetap, dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan konsultasi hukum gratis. Silahkan klik tautan dibawah ini: https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH Terimakasih.